Rekam Jejak Pendapat Anies Baswedan Soal IKN Nusantara, Kini Kritik Habis Program Andalan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik habis pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Dari 3 pasang calon yang bertarung di Pilpres 2024, hanya pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang tak memasukkan IKN ke dalam visi dan misi mereka.

Sejak awal, Anies Baswedan dinilai sebagai antitesa Presiden Jokowi, yang menggagas IKN Nusantara.

Simak rekam jejak pendapat Anies Baswedan tentang IKN Nusantara..

Baca juga: Anies Makin Berani Tolak IKN Nusantara? Bangun Kota di Hutan, Capres NasDem Nilai tak Nyambung

Baca juga: Jelang Pemindahan IKN, Komisi X DPR RI Tekankan Budaya Kaltim Harus Tetap Terjaga

Maret 2023

Pada Maret 2023, Anies mengatakan bahwa pembangunan IKN telah dituangkan dalam undang-undang (UU).

Beleid yang dimaksud termaktub dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Dengan adanya undang-undang tersebut, kata Anies, siapa pun yang kelak menjadi presiden penerus Jokowi harus melaksanakan ketentuan UU.

"Kalau ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang," ucap Anies, (2/3/2023).

Saat itu, Anies mengatakan, pro-kontra mungkin disuarakan jika pembangunan IKN masih dalam tahap gagasan.

Namun, lain halnya jika proyek ini telah dikukuhkan dalam undang-undang.

"IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang," tuturnya.

Baca juga: DPRD Kaltim Pertanyakan Keterlibatan Kontraktor Lokal di IKN, Pj Gubernur Bakal Undang Badan Otorita

Baca juga: Cerita Pekerja Konstruksi IKN Asal Jawa Timur, Jauh dari Keluarga Hingga Adaptasi Cuaca

Seiring berjalannya waktu, Anies mulai melempar kritik halus tergadap proyek pembangunan IKN.

Pada Juli 2023, ia menyebut bahwa pembangunan ibu kota baru harus dilakukan dengan kajian matang, bukan berdasarkan selera dari pribadi pemangku kebijakan.

Anies bilang, seluruh pihak harus dilibatkan untuk menentukan arah keberlanjutan IKN, termasuk masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.