Reaksi Pengusaha soal Kritik IKN yang Dilontarkan PKS dan Anies Baswedan

Bahlil mengingatkan, pembangunan IKN sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pelaksanaan pembangunannya pun harus sesuai dengan UU yang mengamanatkan.

"Itu kan Undang-Undang. Jadi kita itu, di negara ini, berjalan harus berdasarkan Undang-Undang. Dan IKN itu adalah Undang-Undang (UU). Sekarang IKN jalan terus, ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" ucap Bahlil.

Lebih lanjut ia menyatakan, kalaupun dalam proses maupun rencana pembangunan IKN terjadi banyak kekurangan, maka perlu diperbaiki.

Dia mengungkapkan, tidak ada yang sempurna dari percobaan pertama.

Namun, kesempurnaan tidak akan muncul, dan perbaikan itu tidak akan pernah diketahui jika tidak mencobanya sejak awal.

"Apanya yang mau dikritik? Wong PKB waktu itu setuju, gitu lho. Jadi orang yang konsisten saja, lah gitu kan. Bahwa masih ada, harus ada perbaikan, ya itu lah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses," jelas Bahlil.

Baca juga: Prabowo - Gibran 9 Kali Absen dalam Diskusi Terbuka Capres Cawapres, Tim Fanta TKN Ungkap Alasannya

Soal PKS Tolak IKN, Gibran: Enggak Usah Dikomentari, Semua Masukan Kita Tampung

Bakal calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkomentar mengenai penolakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur yang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Gibran tidak mau berkomentar banyak mengenai penolakan itu. Ia hanya mengatakan, seluruh masukan dari berbagai pihak akan ditampung dan diterima.

"Itu enggak usah dikomentari lah, ya. Semua masukan itu kita tampung kita terima ya, monggo silakan," kata Gibran saat ditemui di Kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta HQ Pemilih Muda di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Diketahui, pembangunan IKN digagas Presiden Joko Widodo.

Hingga saat ini, pembangunan IKN masih berlangsung dan akan selesai sekitar 10-15 tahun ke depan.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak pembangunan IKN dengan menyatakan bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam acara "Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024" di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).