Anggaran Belanja Alutsista Rp 61,7 Triliun Buat Dana Kampanye Prabowo-Gibran? Simak Penjelasan TKN

Dia mengatakan, jika berkaitan dengan program strategis jangka panjang pertahanan, maka itu ada banyak tahapannya.

Maka dari itu, kata Dasco, uang Rp 61,7 triliun yang akan dibelanjakan untuk alutsista itu bisa dipakai oleh pertahanan Indonesia di masa depan.

"Kan dalam program strategis jangka panjang pertahanan, itu kan ada tahapan-tahapan pembelian alutsista untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada alutsista di Indonesia.

Dan itu harus direalisasikan, ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan ini yang dilakukan," jelasnya.

"Jadi siapa pun Presiden-nya, siapapun Menhan-nya, itu kemudian sistem pertahanan kita sudah jalan.

Dan itu bukan buat pada saat ini, itu juga untuk sampai beberapa tahun ke depan," imbuh Dasco.

Dikutip dari Harian Kompas, peneliti senior Imparsial, Al Araf mempertanyakan kenaikan alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri yang tiba-tiba dan akan direalisasikan dalam waktu singkat, di pengujung masa kerja Kabinet Indonesia Maju.

"Satu tahun tidak akan memadai untuk memproses belanja alutsista baru.

Kalaupun mungkin, hanya untuk membayar alutsista yang sudah dibeli sebelumnya.

Apalagi, Menteri Pertahanan sudah sibuk dengan kampanye," katanya.

Baca juga: Kaesang Buka-Bukaan Akui Tak Paham Orde Baru, Respon Pidato Megawati yang Jengkel dengan Penguasa

Baca juga: Megawati Jengkel Penguasa seperti Orde Baru, Kaesang: Apa Ada yang Ditangkap karena Hina Presiden?

Araf mengingatkan, kenaikan anggaran jelang pemilu berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Apalagi transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista di Indonesia sangat buruk.

Sebagai contoh, rencana untuk membeli pesawat tempur akhirnya diisi dengan pengadaan pesawat tempur bekas, yakni Mirage 2000-5 bekas pakai Qatar.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore lalu.

Dalam rapat dipimpin Presiden Joko Widodo itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.