Jokowi vs PKS Soal IKN Nusantara, Presiden Mau Indonesia Sentris, PKS Ngotot Ibu Kota Tetap Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi vs PKS soal IKN Nusantara jadi sorotan.

Apalagi kalau bukan soal pro dan kontra pembangunan IKN Nusantara.

Presiden Jokowi mau agar tanah air menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris dengan membangun IKN Nusantara di pulau Kalimantan.

Sementara PKS ngotot ibu kota tetap di Jakarta, tak perlu memindahkannya ke Kalimantan.

Baca juga: Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 60 Persen di Saat Timnas AMIN Gencar Usulkan Pembatalan

Baca juga: IKN Nusantara Terancam Kepentingan Politik, NU Bulat Dukung Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan

Baca juga: Andi Harun Surati Maskapai, Perbanyak Penerbangan Domestik dari Samarinda, Tatap IKN Nusantara

Kritikan keras terhadap proyek ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus disuarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diketahui, fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak IKN Nusantara meski telah disahkan undang-undangnya.

Selain itu, PKS juga menyebut apabila Capres Nomor 1, Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024, maka PKS akan sarankan pembatalan pemindakan ibu kota negara ke IKN Nusantara.

Rabu (29/11/2023) Presiden Jokowi menjawab kritik PKS yang menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. 

Presiden Jokowi mempersilahkan siapapun beropini terkait IKN.

Namun yang pasti, saat ini kebijakan IKN sudah ditetapkan secara undang-undang.

“Ya itu kan berpendapat boleh, menyampaikan opini silahkan tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya,” ucap Jokowi seperti dimuat dalam Sekretariat Presiden seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Jokowi Jawab PKS Soal Batalkan IKN Bila Anies Baswedan Jadi Presiden.

Jokowi pun menampik bahwa kebijakan IKN akan membuat pembangunan Indonesia hanya terpusat di satu titik.

Justru kata Jokowi sebaliknya, IKN merupakan kebijakan yang tidak Jawa Sentris namun Indonesia Sentris.

Sebab, saat ini perputaran ekonomi Indonesia mayoritas hanya berputar di Pulau Jawa.