Faustinus Syaidirahman Klaim Kondisi Ekonomi Kutai Barat Semakin Membaik

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) optimis bisa capai target perolehan PAD di akhir tahun ini.

Tercatat realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD hingga Oktober 2023 mencapai Rp 161 miliar lebih atau sekitar 85 persen dari target PAD senilai Rp 189 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Bappenda Kabupaten Kubar, Faustinus Syaidirahman kepada TribunKaltim.co di ruang kerjanya pada Senin (4/12/2023).

Ia mengatakan, realisasi PAD Kutai Barat memasuki triwulan keempat di bulan pertama 2023 atau Oktober sudah mencapai 85 persen lebih.

Baca juga: PAD Kutai Barat dari Pajak Hiburan Naik, Faustinus Syaidirahman Sorot Restoran tak Jujur

Dirinya pun optimis, bisa mencapai target pada akhir 2023 nanti.

"Target PAD kita secara keseluruhan, ditambah pada APBD Perubahan sebesar Rp 189 miliar. Sampai Oktober, realisasi sudah Rp 161 miliar, atau 85 persen," ungkap Faustinus Syaidirahman.

Dengan perolehan PAD, pada triwulan keempat di bulan pertama 2023 yang sudah mencapai 85 persen ini.

Menurut Faustinus Syaidirahman, ini membuktikan kondisi ekonomi di Kubar sudah semakin membaik.

Baca juga: Disporapar Targetkan PAD Capai Rp5 Miliar, Pantai Segara Sari Manggar jadi Andalan

Disampaikan, capaian atau realisasi PAD di Kubar dari 11 jenis pajak dan restribusi di bawah kewenangan kabupaten, ada yang mengalami kenaikan, ada pula yang turun.

"Yang naik, seperti pajak hiburan, restoran. Sementara beberapa lainnya ada yang mengalami penurunan," kata Faustinus Syaidirahman.

Dengan mengingat waktu masih 3 bulan lagi, dirinya optimis pencapaian target PAD Kutai Barat tahun ini akan maksimal.

"Walaupun mungkin tidak 100 persen, paling tidak mendekati. Harapan kita bisa seratus persen, bahkan lebih," kata Faustinus Syaidirahman.

Kerja Keras Pemkab Kutai Barat

Ia menjelaskan PAD yang mencapai angka tersebut bersumber dari berbagai sektor.

Seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah atau sumber lainnya yang sah.