Efek Kritik Anies Soal IKN Nusantara, Bahlil: Capres yang Tak Setuju Tak Mau Indonesia Timur Maju

TRIBUNKALTIM.CO - Investor mulai ragu menanamkan modalnya ke Ibu Kota Nusatara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, keraguan investor muncul karena ada capres yang mengkritik pembangunan IKN Nusantara.

Diketahui, selama ini, Anies Baswedan menjadi satu-satunya capres yang konsisten mengkritik pembangunan IKN.

Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar juga tak memasukkan kelanjutan IKN di dalam visi-misi mereka.

Baca juga: AMIN Tak Kompak? Anies Terus Kritik IKN Nusantara Saat Kampanye, Tapi Cak Imin Mau Lanjutkan

Berbeda dengan dua pasangan lainnya, yakni Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

Bahlil mengatakan, banyak investor yang mulai meragukan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sebabnya, ada calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan.

Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Bahlil tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud.

Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Menurut Bahlil, ketika UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju.

Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, siapa pun pimpinan pemerintahan ke depan, wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya.

Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli.

Baca juga: Uji Coba MLFF Bakal Dilaksanakan 12 Desember 2023, Bersamaan dengan Groundbreaking IKN Tahap 3

Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.

Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru. Bahlil juga menyebut, pembangunan IKN sudah berjalan.

Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

"Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana.

Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah.

Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.

IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur.

Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.

"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," katanya.

Baca juga: Efek Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Pemerintah Bangun Rel Kereta 2.428 Km di Pulau Kalimantan

Pernyataan Anies Baswedan

Sebagaimana diketahui, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Terbaru, ia menyebut, IKN merupakan proyek yang tidak urgen.

“Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," kata Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum. 

Respon Jokowi

Presiden Jokowi akhirnya merespon penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Jokowi menargetkan IKN menjadi ibu kota pengganti Jakarta pada 2024 mendatang.

Sementara, PKS ingin menggagalkan rencana tersebut dan berupaya agar ibu kota Indonesia tetap di Jakarta.

Menurut Jokowi, menyampaikan opini soal hal itu boleh-boleh saja.

Baca juga: Pemerintah Obral Insentif agar ASN Pindah ke IKN Nusantara, KPOOD sebut tak Cukup Menarik Minat ASN

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022.

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan.

Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (29/11/2023).

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur bertujuan mengalihkan konsep Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.

Sebab saat ini 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesia-sentris.

(Agar) Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi.

Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Yang kita harapkan itu," kata Jokowi.

"Juga penduduk, populasi indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa.

Terus (penduduk) yang 17.000 (pulau) yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggarisbawahi pembangunan IKN di luar pulau Jawa bertujuan melakukan pemerataan secara keseluruhan.

Baca juga: Mulai Muncul Orang Kaya Baru di IKN Nusantara, OJK Kaltim Tingkatkan Literasi Keuangan

Namun, Jokowi mengakui pembangunan perlu waktu panjang.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," tambahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik"

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H