Anies Sebut Anggaran IKN Nusantara bisa Untuk Perbaikan Jalan di Indonesia, Efek Ekonomi Merata

Argumentasi yang Berhasil Disampaikan Anies

Menurut Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berhasil membangun argumentasinya IKN Nusantara menjadi narasi populis.

Argumen itu Anies kemukakan saat debat capres sesi pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023) malam.

Nyarwi mengatakan, Anies menyodorkan argumentasi bahwa IKN merupakan kepentingan elite, bukan rakyat.

“Anies tampaknya berhasil membuat narasi penjelasan argumentasi IKN menjadi narasi populis.

Jadi IKN untuk pejabat, IKN bukan untuk rakyat, kira-kira maunya gitu,” kata Nyarwi dalam Obrolan Newsroom yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (12/12/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Anies Dinilai Berhasil Bangun Narasi Populis IKN untuk Pejabat Bukan Rakyat.

Baca juga: Warga Tersingkir dari IKN Nusantara, Uang Ganti Rugi Rumah dan Kebun tak Cukup untuk Beli Lahan

Menurut Nyarwi, dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gagal melawan balik argumentasi Anies.

Hal itu tidak terlepas dari waktu yang singkat dalam format debat tersebut.

“Ini yang kegagalan ini, counter baliknya itu tidak muncul baik dari Prabowo maupun dari Ganjar,” tutur Nyarwi.

Nyarwi menyebut, ada sejumlah sikap yang sangat kontras di antara Anies, Prabowo, dan Ganjar.

Namun, Anies dan Ganjar dinilai bisa bertemu ketika membicarakan demokrasi pada tataran normatif yang cenderung menyasar ke Prabowo.

Dalam debat pertama itu, Anies dan Ganjar sama-sama menyoroti persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat etik.

Putusan itu membuat putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.

Anies misalnya, melontarkan kritiknya terkait keberadaan ‘orang dalam’ atau ordal.

Sementara, Ganjar dengan gaya santainya melontarkan pertanyaan menohok mengenai respons Prabowo terkait putusan MK.