Gibran Susul Ganjar Kampanye Pilpres 2024 ke IKN Nusantara, Capres 03: Banyak yang Selalu Ikut Saya

Argumentasi Anies Baswedan soal IKN Nusantara

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dinilai berhasil menyampaikan narasi populis terkait IKN Nusantara dengan argumentasinya dalam debat capres, Selasa (12/12/2023). 

Menurut pengamat, Anies Baswedan berhasil menyampaikan argumentasinya terkait IKN Nusantara.

Narasi yang diusung Anies Baswedan ini adalah IKN Nusantara hanya untuk pejabat bukan untuk rakyat. 

Menurut Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berhasil membangun argumentasinya IKN Nusantara menjadi narasi populis.

Argumen itu Anies kemukakan saat debat capres sesi pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023) malam.

Nyarwi mengatakan, Anies menyodorkan argumentasi bahwa IKN merupakan kepentingan elite, bukan rakyat.

“Anies tampaknya berhasil membuat narasi penjelasan argumentasi IKN menjadi narasi populis.

Baca juga: Hari Ini Jokowi Kunjungi IKN Nusantara, Groundbreaking 12 Proyek, Beri Semangat Investor

Jadi IKN untuk pejabat, IKN bukan untuk rakyat, kira-kira maunya gitu,” kata Nyarwi dalam Obrolan Newsroom yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (12/12/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Anies Dinilai Berhasil Bangun Narasi Populis IKN untuk Pejabat Bukan Rakyat.

Menurut Nyarwi, dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gagal melawan balik argumentasi Anies.

Hal itu tidak terlepas dari waktu yang singkat dalam format debat tersebut.

“Ini yang kegagalan ini, counter baliknya itu tidak muncul baik dari Prabowo maupun dari Ganjar,” tutur Nyarwi.

Nyarwi menyebut, ada sejumlah sikap yang sangat kontras di antara Anies, Prabowo, dan Ganjar.

Namun, Anies dan Ganjar dinilai bisa bertemu ketika membicarakan demokrasi pada tataran normatif yang cenderung menyasar ke Prabowo.

Dalam debat pertama itu, Anies dan Ganjar sama-sama menyoroti persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat etik.