Markas Kodim di IKN Mulai Dibangun, Presiden Jokowi : Harus Jadi Contoh Kodim di Tanah Air

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Markas Komando Distrik Militer (Kodim) mulai dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (21/12/2023).

Dalam hal ini, Presiden menyampaikan pesan bahwa desain Kodim yang dibangun di atas lahan seluas 3,29 hektare dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya harus disesuaikan dengan visi IKN yakni sebagai forest city.

"Kodim IKN ini harus didesain visi ke depan, modern dan juga green building, sehingga nantinya kodim-kodim lain di seluruh Tanah Air bisa melihat bangunan Kodim yang ada di IKN ini sebagai contoh atau patokan," ujar Presiden.

Di samping itu, Presiden juga berpesan agar pohon-pohon yang ada di sekitar pembangunan kawasan Kodim tidak terlalu banyak ditebang.

Baca juga: Jokowi Groundbreaking Proyek Apartemen The Pakubuwono Nusantara, Pembangunan Telan Anggaran Rp 1 T

Baca juga: Presiden Jokowi Groundbreaking Hotel Bintang 3 dan Restoran Pertama di IKN

Hal tersebut mengingat kawasan IKN merupakan kawasan dan lingkungan hijau yang memiliki pohon dengan kualitas baik.

"Kalau bisa menghindari, hindari (penebangan). Sehingga saya harapkan betul-betul ini nanti Kodim yang bisa dijadikan contoh bagi kantor-kantor Kodim di seluruh Tanah Air," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menilai, IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan merupakan proyek vital nasional strategis yang harus dipastikan keamanannya.

Oleh karena itu, Presiden berharap dengan keberadaan Kodim IKN yang merupakan Kodim tipe kelas A tersebut dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan ibu kota negara.

Kemudian mendukung, serta melindungi IKN dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Baca juga: BREAKING NEWS: Peletakan Batu Pertama Tahap 3 IKN Diawali Groundbreaking Hotel dan Apartemen

"Saya berharap keberadaan Kodim IKN ini akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan wilayah dan menjaga IKN serta menegakkan kedaulatan negara," pungkasnya. (*)