Mahfud dan Cak Imin Kompak Sorot Netralitas ASN, TNI, Polri di Pilpres 2024, Ada Anak Presiden Ikut

TRIBUNKALTIM.CO - Keikutsertaan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 jadi perhatian.

Pasalnya, Gibran merupakan putra Presiden Jokowi yang saat ini masih aktif menjabat.

Belakangan ini, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud MD kompak menyorot netralitas ASN, TNI dan Polri di Pilpres 2024.

Diduga, hal ini diungkapkan kedua cawapres tersebut karena Gibran ikut berkontestasi.

Keduanya sama-sama berharap kontestasi politik lima tahunan ini berjalan lancar.

Untuk itu, Cak Imin mendukung netralitas unsur sipil yang terlibat dalam pengawasan proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Senada dengan Cak Imin, Mahfud MD juga berharap TNI, Polri, dan ASN untuk netral dalam Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan keduanya secara terpisah.

Berikut tanggapan kedua cawapres, Cak Imin dan Mahfud soal gelaran Pilpres 2024.

Cak Imin: Pemilu Tidak Normal, Ada Anak Presiden

Menurut Cak Imin, proses Pemilu atau Pilpres 2024 kali ini berjalan tidak normal.

Pasalnya, salah satu kandidat yang mengikuti kontestasi merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni cawapres nomor urut 2 Gibran Rakbuming Raka.

"Saya perlu warning betul bahwa Pemilu ini tidak berjalan normal, kenapa tidak normal?

Karena salah satu kontestannya anak Presiden, sehingga sangat cenderung akan kalau tidak diawasi, malah akan menjadikan hasil pemilu tidak objektif, hasil pemilu menjadi distrust," kata Cak Imin pada Selasa (2/1/2024).

Selain itu, Cak Imin juga mengaku mendapat kabar masih ada pemilih di luar negeri yang belum terdata.

"Malaysia yang sudah jelas data pemilihnya belum masuk, banyak yang tidak tercatat dalam daftar pemilih."

"Yang kedua, janganlah dikibul-kibuli kita dengan isu apa yang menyangkut pos tutup, apa? udahlah.

Kita bikin semua transparan," tegas Cak Imin.

Cak Imin juga menyoroti acara kampanye yang beberapa kali sempat terbentur masalah perizinan tempat.

"Ya memang terindikasi ada ya upaya-upaya untuk menghambat, termasuk ketika Mas Anies mau mendarat di Tuban itu teman-teman panitia nyari tempat turun saja susah, helikopter yang akan dijadikan tempat pendaratannya," ungkap Cak Imin.

Ia menilai tindakan ini menjadi bukti masih ada sejumlah pihak yang tidak memahami makna dari kampanye maupun penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Kampanye dan Pemilu itu akhirnya nasional, agenda yang sangat-sangat penting bagi kepentingan nasional kita," ujar Ketum PKB itu.

Mahfud Bahas Netralitas

Mahfud yang juga masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) juga mengingatkan kepada para TNI, Polri, dan ASN untuk netral dalam Pemilu 2024.

Seperti yang telah disampaikan Jokowi sebelumnya, menurut Undang-undang aparat negara harus betul-betul netral.

Hal itu disampaikan Mahfud di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

"Perintah presiden berkali kali, terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi presiden bersama Mendagri dan Panglima, dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno (Senayan)."

"Presiden menekankan di situ, ASN TNI Polri harus netral, karena ini perintah presiden sudah berkali-kali," kata Mahfud

Jika memang ada oknum yang melanggar aturan ini, maka seharusnya mereka segera ditindak.

"Dan setiap pelanggaran tentu akan ditindak," kata Mahfud.

Gibran Hadiri Panggilan Bawaslu

Cawapres Gibran Rakabuming dikabarkan ngotot ingin memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat.

Diketahui, pendamping Prabowo Subianto ini bakal diperiksa terkait aksinya bagi-bagi susu di acara Car Free Day atau CFD Jakarta.

Sebelumnya, Gibran batal hadiri pemeriksaan karena ada kesalahan ketik di surat panggilan Bawaslu.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran, Habiburokhman menyebut, Gibran bersikeras hadir meskipun surat pemanggilan yang dilayangkan Bawaslu Jakpus tak layak dan sempat salah ketik.

"Kami berkoordinasi dengan Mas Gibran ya sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir," kata Habiburokhman dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024) malam.

Habiburokhman menyebut, panggilan yang Bawaslu layangkan sebenarnya tidak layak.

Surat pertama yang dilayangkan Bawaslu terdapat kesalahan pengetikan tanggal, yang seharusnya 2 Januari 2024 menjadi 2 Januari 2023.

Oleh karena itu putra sulung Presiden Jokowi ini tak memenuhi panggilan itu.

Lantas, Bawaslu kembali mengirimkan surat panggilan kedua, namun tetap dinilai tidak layak karena tidak memenuhi syarat 1x24 jam.

Surat kedua itu baru diterima pada Selasa (2/1/2024) pukul 17.35 WIB.

Dalam surat itu, Gibran diminta hadir ke kantor Bawaslu Jakpus pada Rabu hari ini pukul 13.00 WIB.

"Sebetulnya ini tidak sampai 1x24 jam, tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan," kata Habiburokhman.

Selain masalah teknis pada surat pemanggilan, Habiburokhman juga mempertanyakan substansi pemeriksaan terhadap Gibran.

Ia mengatakan, Gibran diperiksa karena ada yang melaporkannya ke Bawaslu.

Namun, laporan itu sebenarnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu pusat lantaran tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta.

"Status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti.

Alasannya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu dengan terlapor Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden RI nomor urut 2," jelas Habiburokhman.

Habiburokhman menyebut dua laporan kepada Gibran yang tidak ditindaklanjuti itu ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Maka dari itu, dirinya bingung kenapa Bawaslu Jakpus memanggil Gibran, padahal Bawaslu RI sudah menyatakan tidak ada tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis.

"Ini kalau mungkin diibaratkan Mabes Polri secara resmi menyatakan perkara ini tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran-pelanggaran.

Lalu polres, level polres membuat surat panggilan baru.

Setahu saya, enggak ada istilahnya fakta-fakta baru dalam proses pemeriksaan di Bawaslu," katanya.

Habiburokhman lantas menduga Bawaslu Jakpus ingin mengerjai Gibran.

Dia mengaku akan mempertanyakan itu kepada Bawaslu Jakpus ketika mendampingi Gibran hari ini.

"Karena beliau berkeras berakhir memenuhi panggilan dan institusi apa pun.

Beliau menghormati institusinya.

Tapi substansi besok kami akan pertanyakan itu pada rekan-rekan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat," imbuh Habiburokhman. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cak Imin dan Mahfud Singgung Netralitas di Pilpres 2024 karena Satu Kontestannya Anak Presiden,

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.