Aksi Pengadangan Truk Batu Bara di Batu Sopang Terindikasi Ditunggangi dan Dinilai Tidak Adil

"Saya mau kalau itu distop, maka stop juga truk semen. Mau itu ke IKN, tidak ada urusan. Karena itu juga merusak jalan. Begitupun untuk truk sawit," tegasnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu juga menyinggung saat hearing 3 Januari lalu dengan para sopir truk, anggota legislatif dari Dapil II tidak ada yang hadir sama sekali.

"Mestinya mereka harus hadir, karena perwakilan masyarakat dari Dapil 2 Batu Sopang, Komam, Muara Samu dan Kuaro, paling tidak mereka beri masukan ke para sopir ini."

Saleh meminta agar para sopir yang terdampak dari aksi blokade jalan di Batu Sopang, dapat bersabar sedikit lagi hingga pertemuan selanjutnya di tanggal 8 Januari 2024.

Perwakilan sopir truk juga kecewa karena anggota legislatif dari Dapil II meliputi Kecamatan Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu dan Kuaro, tidak satupun hadir saat hearing, Rabu (3/1/2024).

Bambang Sis BK, perwakilan PS Roda 6 Lintas Kaltim-Kalsel, malah curiga ada hal-hal diluar daripada prinsip sejumlah warga yang melakukan pengadangan. "Kami menduga aksi itu ditunggangi,” ucapnya, Kamis (4/1/2024).

Mestinya, anggota DPRD Paser dari Dapil II dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi keributan.

"Kami ini (para sopir) warganya juga. Harusnya mereka bisa menjadi penengah agar tidak terjadi keributan antarwarga. Harusnya mereka ikut hearing. Sopir-sopir ini walaupun tidak punya pendidikan, kami pasti mau kok kalau diarahkan," tandasnya.

Menurutnya, aktivitas hauling batu bara tersebut berlangsung sekitar sembilan bulan lalu. Namun disayangkan, aksi pengadangan truk angkutan batu bara baru terjadi belakangan ini.

Baca juga: Masyarakat Batu Sopang Paser Tetap Cegat Truk Angkutan Batu Bara

"Kenapa baru sekarang dilarang? Kemungkinan ada yang provokasi. Coba lihat video yang beredar di medsos itu, terlihat anggota dewan ikut bersama warga yang memblokade truk," ungkapnya.

Bambang mengaku, yang diperjuangkan para sopir saat ini yaitu sebisa mungkin agar truk angkutan batu bara roda 6 bisa beraktivitas kembali, sementara untuk truk roda 10 pihaknya tidak tahu-menahu.

Para sopir juga menerima dan memahami sikap DPRD Paser untuk kembali hearing 8 Januari nanti.

Sebab DPRD Paser tidak bisa mengambil keputusan atas masalah tersebut sehingga perlu menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini pemerintah provinsi.

"Kami ingin saat pertemuan nanti bisa menghadirkan anggota legislatif dari Dapil II itu, kemudian diambil keputusan, tidak ada yang tersakiti dan kami bisa bekerja kembali seperti semula," harapnya.

Kapolres Ajak Jaga Kondusifitas