Tanggapi Blokade Jalan Truk Batu Bara di Batu Sopang, Saleh: Masalah ini Tidak Fair 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Salah satu anggota DPRD Kabupaten Paser, Muhamad Saleh memberikan tanggapan soal pengadangan truk batu bara di Batu Kajang.

Ia menyebut bahwa persoalan yang berlangsung lebih dari sepekan itu tidak adil. 

Alasannya, aksi pencegatan yang dilakukan sejumlah warga itu hanya menyasar truk angkutan batu bara.

Sementara truk lain yang melebihi kapasitas muatan tak diadang.

Dikatakan Saleh, truk yang melintas di Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, tidak hanya mengangkut batu bara. 

"Saya tidak ada kepentingan apa-apa, dapil saya di Tanah Grogot. Masalah ini tidak fair, karena truk semen conch yang muatannya 20 ton ke atas diperbolehkan lewat," singgungnya, Kamis (4/1/2023). 

Baca juga: Anggota DPRD Paser Dapil 2 tak Hadiri Hearing, Sopir Truk Batu Bara Curiga Blokade Jalan Ditunggangi

Ia juga tidak menyetujui truk 10 roda dari PT. Mantimin itu melintas karena dapat merusak jalan di Kecamatan Batu Sopang. 

"Mohon maaf, saya setuju kalau truk roda 6 dibiarkan jalan,, cuman kalau untuk roda 10 saya tidak setuju karena bisa membahayakan pengendara lain. Kalau ini dibilang politis, silakan saja menilai sendiri," tambahnya. 

Saleh juga mempertanyakan dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat, lantaran 1-2 bulan menjelang pemilu baru ada kisruh seperti itu. 

Sementara aktivitas dari sopir truk angkutan batu bara tersebut sudah berlangsung sejak lama. 

"Saya mau dari Mantimin itu hadir saat pertemuan nanti, perbaiki jalan yang rusak itu. Karena income-nya tidak ada ke daerah, bayar pajak kendaraannya ada yang di Kalsel juga. Kalau sopir yang dari Paser ya tidak masalah," ungkap Saleh. 

Baca juga: 50 Angkutan Batu Bara Bawa Istri dan Anak Sopir ke DPRD Paser, Tuntutan Terpampang di Depan Truk

Ia berharap jika truk batu bara roda 6 di setop, maka harus ada perlakuan yang sama untuk truk-truk lain yang muatannya melebihi kapasitas. 

"Saya mau kalau itu disetop, maka setop juga truk conch itu. Mau itu ke IKN, tidak ada urusan, karena itu juga merusak jalan. Begitupun untuk truk sawit," tegasnya. 

Politikus dari PDI Perjuangan itu juga menyinggung saat hearing pada 3 Januari lalu dengan para sopir truk, di mana anggota legislatif dari dapil 2 tidak ada yang hadir sama sekali. 

"Mestinya mereka harus hadir, karena perwakilan masyarakat dari dapil 2 Batu Sopang, Komam, Muara Samu dan Kuaro. Paling tidak mereka kasih masukan ke para sopir ini," pungkasnya. 

Saleh meminta agar para sopir yang terdampak dari aksi blokade jalan di Batu Sopang untuk bersabar sedikit lagi, hingga pertemuan selanjutnya pada 8 Januari 2024. (*) 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.