Bahas Peruntukan Lahan Voorfo Samarinda, Pemkot Siap Duduk Bersama Pemprov Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belakangan ini, persoalan peruntukan lahan di kawasan Voorfo Samarinda, Kalimantan Timur, masih menjadi pertanyaan.

Diketahui, lahan ini memang kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemprov Kaltim.

Sebelumnya juga pihak Pemprov Kaltim merencanakan pembangunan sarana olahraga mini soccer di atas lahan tersebut.

Namun hal ini kemudian di tolak oleh pihak Pemkot Samarinda lantaran tak sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca juga: Peruntukan Lahan Voorfo Samarinda Belum Jelas, Akmal Malik Berpesan Jangan Abaikan Warga

Kemudian persoalan ini berujung pada penyegelan lahan yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda pada beberapa waktu lalu.

Terbaru, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan tanggapannya pada Kamis (4/1/2024). 

Ia menyoroti pentingnya menjadikan lahan Voorfo sebagai sarana pengendalian banjir.

Sehingga penyegelan ini didasari untuk mempertahankan komitmennya dalam upaya menanggulangi banjir.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Sebut Kepala BPKAD Kaltim Baper Soal Lapangan Voorfo

Bukan soal mendirikannya atau membangun mini soccer, tapi kawasan itu harus tetap menjadi kawasan pengendali banjir.

"Karena kawasan kita disitu tidak banyak lagi yang kita bisa kita alihkan sebagai resapan,” ungkap Walikota Andi Harun. 

Ia mengusulkan lahan tersebut bisa diperuntukkan sebagai kolam yang dapat membantu meningkatkan daya dukung pengendalian banjir di wilayah tersebut.

"Misal kalau sudah jadi kolam mau dijadikan apa terserah. Banyak contoh daerah yang sudah menerapkan langkah tersebut," tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, meningkatnya populasi dan kegiatan pembangunan.

Baca juga: Warga Terdampak Menolak Opsi Tukar Guling, Buntut dari Rencana Pembongkaran Pasar Pagi Samarinda

Baik pihak swasta maupun pemerintah, orang nomor satu di Kota Samarinda ini menilai bahwa kawasan pengendalian banjir di Kota Samarinda semakin terbatas.

Namun ke depannya orang nomor satu si Kota Samarinda ini mengaku siap diajak duduk bersama dengan Pemprov Kaltim untuk menemukan titik temu terkait persoalan ini.