Ridwan Kamil Ungkap Nasib Jakarta Bila Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Ada Keuntungan Tersendiri

Saat ini, kata dia, aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta sekitar Rp 1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan, dan Rp 300 triliun yang siap dikonversi secepatnya.

Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal.

Namun, hal itu harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.

"Jadi Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi dikemaslahatan," terang Ridwan Kamil.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara, PMDN Balikpapan Tertinggi, PMA Kutim, Nilai Investasi 2023 di Kaltim Rp30,96 T

Untuk itu, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu.

Di antaranya, ide pemindahan ibu kota pada zaman Presiden Soekarno di Palangkaraya, ide Presiden Soeharto di Jonggol, dan saat ini terealisasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, ide pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman kolonial namun gagal, misal sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya pak Harto ada SK-nya di jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi.

"Sehingga IKN ini kita sukseskan, kita bersamai, silahkan kritisi tapi dalam konteks membersamai," pungkas Ridwan Kamil.

Anggaran IKN di 2023

Sepanjang 2023, Pemerintah telah menghabiskan Rp 26,7 triliun untuk membangun IKN.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (3/1/2024).

Jumlah ini setara dengan 97,6 persen dari pagu anggaran IKN di APBN 2023.

“IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp 26,7 triliun, anggaran total Rp 27,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta noninfrastruktur Rp 3,0 triliun.

Baca juga: Wings dan Djarum Dikabarkan Cabut dari IKN, Djarum Tegaskan Sejak Awal Tak Terlibat dalam Konsorsium

Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.