Dampak Sikap Jokowi yang Dinilai Makin Vulgar, Presiden Makan Malam dengan Prabowo Jelang Debat

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama dengan Prabowo Subianto di sebuah rumah makan elit di daerah Menteng, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Makan malam Presiden dengan Prabowo tersebut segera menjadi sorotan karena disebut Jokowi semakin vulgar dalam menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Terlebih makan malam Jokowi dengan Prabowo tersebut digelar dua hari jelang debat ketiga capres 2024 yang akan dilaksanakan Minggu (7/1/20240 nanti.

Sikap Jokowi yang dinilai semakin vulgar menunjukkan dukungan kepada Prabowo yang menggandeng anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka berdampak pada keberpihakan aparat.

Baca juga: Kode Lagi, Jokowi Makan Malam Berdua dengan Prabowo, Nusron Wahid Klaim Tanda Dukungan ke Capres 02

Baca juga: PDIP Santai Tanggapi Klaim TKN Bahwa Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Baca juga: Jokowi Diisukan Dukung Prabowo-Gibran, Ketua Projo: Masa Sesuatu yang Jelas, Kita Perjelas Lagi Sih

Pernyataan ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai.

Menurut Umam, sikap Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo sebenarnya sudah bisa dipastikan saat ketua umum Partai Gerindra itu memutuskan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Namun, dukungan Jokowi kepada Prabowo kini semakin tegas ketika keduanya makan malam bersama di sebuah restoran pada Jumat (5/1/2024) kemarin.

"Agenda makan malam yang terkesan eksklusif itu semakin mempertegas dukungan Presiden Jokowi pada Prabowo," kata Umam, Sabtu (6/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Jokowi Dinilai Makin Vulgar Dukung Prabowo-Gibran, Bisa Berdampak pada Keberpihakan Aparat.

Umam mengatakan, langkah ini juga senada dengan pernyataan elite pendukung Prabowo yang mengeklaim bahwa Jokowi berada di belakang mereka.

Ia menilai, dukungan Jokowi yang semakin vulgar ini dapat berdampak pada keberpihakan aparat negara kepada calon yang dianggap didukung oleh presiden.

"Ketika presiden menunjukkan dukungan politik yang semakin vulgar, akibatnya struktur kekuasaan dan aparatur negara bergerak dalam ruang psikologis keberpihakan pada paslon yang didukung oleh penguasa," kata Umam.

Dalam kondisi tersebut, ia menduga, pelanggaran etik dana aturan pemilu akan dianggap sebagai hal lumrah dan laporan-laporannya pun tidak akan digubris oleh lembaga pengawas.

"Di situlah esensi demokrasi yang adil dan transparan menjadi semakin layak dipertanyakan," ujar Umam.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi dan Prabowo makan malam bersama di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat malam kemarin.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku tidak tahu menahu mengenai topik yang dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan itu.

Makan bareng itu berlangsung satu jam, sejak pukul 19.00 WIB hingga 20.05 WIB. 

"Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto," lanjutnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Jelang Debat Pilpres, Jokowi Makan Malam Bersama Prabowo di Menteng.

Adapun berdasarkan foto yang beredar di media sosial, tampak Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu hitam putih.

Sementara itu, Menhan Prabowo mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam.

Keduanya tampak duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab.

Terlihat pula Presiden Jokowi tampak tertawa ketika berbincang.

Baca juga: PDIP Santai Tanggapi Klaim TKN Bahwa Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Saat ditanya lebih lanjut soal pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Ari Dwipayana menyatakan belum tahu.

Begitu pun saat ditanya apakah diperbincangkan juga soal debat pilpres ketiga yang akan digelar pada Minggu (7/1/2024).

 "Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan nusantara di rumah makan itu enak," tambah Ari.

Netralitas Kepala Negara Dipertanyakan

Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. 

Ia menilai, makan malam antara Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat (5/1/2024) malam seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi pilpres. 

Komarudin pun menilai wajar bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya.

"Ya kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini wajar-wajar saja.

Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin, bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo," kata Komarudin dalam keterangan video kepada wartawan, Jumat.

Komarudin keheranan dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bakal Dipanggil Komisi IV DPR, Imbas Pidato Zulhas soal Bansos dari Jokowi yang Viral

Sebab, dia mengingat bagaimana Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para penjabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Padahal, Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh penjabat gubernur, bupati, wali kota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang pusat daerah, kemudian TNI Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, Kepala Negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral," ujar dia.

Berkaca hal ini, menurut Komarudin, Jokowi harusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024.

Dengan sikap netral, artinya Jokowi memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya.

"Karena apa? Karena Pemilu 2024 ini pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia, mau dibawa ke mana," tutur anggota Komisi II DPR ini seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Jokowi Makan Malam dengan Prabowo, PDI-P Pertanyakan Netralitas Kepala Negara.

Terakhir, Komarudin menyampaikan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan Pemilu yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum.

Pasalnya, menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998.

"Jadi pemilu yang betul-betul harus pemilu yang demokratis, pemilu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemilu yang menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum.

Karena inilah cita-cita perjuangan reformasi tahun 1998 itu yang harus diingat," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Buntuti Ganjar Lagi? Kunker Presiden Sama dengan Rute Kampanye Capres Nomor 3, Sengaja?

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.