Pilpres 2024

Deretan Pasal yang Bisa Jerat Aiman Witjaksono, Kasus Naik Status, Ancaman Hukumannya Berat

Deretan pasal yang bisa jerat Aiman Witjaksono, kasus naik status, ancaman hukumannya berat

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Istimewa
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. Deretan pasal yang bisa jerat Aiman Witjaksono, kasus naik status, ancaman hukumannya berat 

Lebih lanjut, Ade mengatakan Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemberitahuan atas naiknya status kasus Aiman, dari penyelidikan menjadi penyidikan, ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta), pada Rabu (3/1/2024).

"Rencana penyidikan sudah dibuat, dan dalam satu atau dua minggu ke depan, kita telah agendakan pemeriksaan terhadap semua saksi yang telah kita lakukan klarifikasi di tahap penyelidikan sebelumnya," beber Ade.

Baca juga: Prediksi Debat Capres Ketiga, Prabowo Bakal Jadi Sasaran Tembak Ganjar dan Anies Demi Elektabilitas

Aiman Sebut yang Disampaikannya Fakta

Sementara itu, Aiman Witjaksono sebelumnya buka suara soal kemungkinan dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks.

Aiman menegaskan, temuan yang ia sampaikan terkait aparat Polri yang tidak netral dalam Pemilu 2024, adalah fakta.

"Apa yang saya sampaikan merupakan temuan dan fakta-fakta dari sejumlah media," kata Aiman, Rabu.

Bahkan, Aiman mengatakan temuan yang ia sampaikan juga sudah dimuat oleh media massa lain dan lebih terperinci.

Karena itu, ia merasa aneh dirinya dituding dan dilaporkan atas tuduhan hoaks.

"Apakah fakta temuan media tadi dan sudah dimuat itu juga berita bohong? Kan tidak."

"Contoh Tempo, di podcast-nya tanggal 2 Desember dan majalahnya tanggal 4 Desember 2023, itu menyampaikan sangat lebih detail daripada saya," urai dia.

Meski demikian, saat disinggung apakah laporan terhadap dirinya bermuatan politis, Aiman enggan menjawab.

"Silakan publik yang menilai," pungkasnya.

Sebut Polisi Tak Netral

Diketahui, paa 10 November 2023 lalu, Aiman Witjaksono mengunggah sebuah video di akun Instagramnya.

Dalam unggahan tersebut, Aiman mengaku mendapatkan informasi soal adanya permintaan dari sejumlah Polres di Jawa Timur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, agar memasang CCTV yang terintegrasi dengan monitor di Polres.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved