Deretan Pasal yang Bisa Jerat Aiman Witjaksono, Kasus Naik Status, Ancaman Hukumannya Berat

Menurut Aiman, dari salah satu surat yang beredar, yaitu dari Polres Blitar Kota, pihak Polres meminta kepada KPU dan Bawaslu agar memasang CCTV beresolusi high definition (HD) dan didukung audio.

"Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara Pemilu dan juga pengawas Pemilu.

Yaitu KPU dan Bawaslu setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di polres setempat," terang Aiman, dikutip Tribunnews.com.

"Saya mendapati ada dua kantor Polres yang mengirimkan surat ini, Polres Jombang dan Polres Blitar Kota," lanjut dia.

Lebih lanjut, Aiman pun menilai hal tersebut justru menjadi sebuah pertanyaan lantaran permintaan itu diajukan sebelum masa kampanye dimulai.

Baca juga: PDIP Santai Tanggapi Klaim TKN Bahwa Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Ia mengaku, tak mempermasalahkan pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan monitor Polres jika dilakukan setelah pencoblosan surat suara.

Namun, apabila pemasangan CCTV dilakukan saat ini, padahal masa kampanye belum dimulai, Aiman menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan yang harus dijawab.

"Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan?

Kalau setelah pencoblosan, seperti pada 2019 misalnya, untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar."

"Tapi, ketika itu dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD, atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab," tutur Aiman.

Ia lantas mengingatkan kembali, Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, adalah ujian besar bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri untuk menjaga netralitas mereka.

Terlebih, kata Aiman, saat ini muncul kekhawatiran ASN dan TNI/Polri akan memihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengingat Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI/Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat, akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu."

"Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo-Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi," terang Aiman.

Baca juga: Benarkah Menteri Keuangan Mengundurkan Diri dari Kabinet Jokowi? Begini Kata Stafsus Sri Mulyani

Aiman pun berharap hal tersebut tak akan terjadi dan harus diawasi.