Agen dan Pangkalan Terapkan Sistem Booking Order. Pj Bupati Penajam Sidak Distribusi Elpiji di PPU

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM  - Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kesulitan mendapatkan tabung gas ukuran tiga kilogram, pasca perayaan tahun baru 2024 ini.

Hal tersebut disampaikan Ayu Intan, warga Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam. Ia mengatakan bahwa warung yang biasa ia tempati membeli tabung gas, sempat kosong sejak beberapa waktu terakhir.

Pada saat itu, ia pun tidak memasak di rumah, dan lebih banyak membeli makanan dari luar. "Pernah kosong ada kali empat hari, jadi cuma masak nasi di rumah, lauknya beli di luar," ungkapnya pada Senin (8/1/2024).

Baca juga: 8 Jenis Usaha yang Tidak Boleh Beli Gas 3 Kg, Ketentuan Baru Berlaku Mulai 1 Januari 2024

Sulitnya mendapatkan tabung gas, bukan pertama kalinya dialami Ayu, sebelum tahun baru juga ia sempat berkeliling mencari gas, namun baru mendapatkan di daerah yang jauh dari rumahnya. "Sering susah tabung gas itu, pernah waktu itu saya cari sampai di Petung baru dapat," ujarnya.

Sebelumnya, kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kilogram ini sudah diatasi pemerintah daerah sejak Minggu (7/1/2024) kemarin.

Setelah mendapatkan keluhan masyarakat, Pj Bupati PPU langsung sidak ke beberapa pangkalan untuk memastikan ketersediaan elpiji bersubsidi itu.

Dijelaskan Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang bahwa memang distribusi gas elpiji tidak lancar, sementara kebutuhan masyarakat melonjak sejak tahun baru."Saat dicek banyak tabung kosong, sejak tanggal 5 kemarin tidak ada distribusi yang signifkan kepada user," jelasnya.

Penyebabnya kata dia, karena SPBE di Kecamatan Babulu sempat libur di akhir pekan. Kendala lainnya yang membuat masyarakat kerap kali kesulitan mendapatkan tabung gas melon, karena ada agen atau pangkalan yang menerapkan sistem booking order.

Baca juga: Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai 1 Januari 2024, Ini Cara Daftar Jadi Pengguna Gas Melon

Saat tabung gas tiba, sebagian besar sudah ada pemiliknya, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan. Kata Nicko, hal ini lantas menjadi atensi.

Sebab itu dianggap tidak adil, dan bisa jadi dijual lagi oleh para pengecer dengan harga yang lebih tinggi. "Ada indikasi yang ditemukan ketika ditanya, tidak ada, padahal ada, tapi sudah ada yang beli, kita juga mengecek ke pengecer seperti apa dia dapat itu," jelasnya.

Pemerintah daerah kata Nicko sudah meminta kepada Pertamina, agar mengevaluasi apabila ada agen atau pangkalan yang berlaku demikian. Sanksi juga bisa diberikan kepada mereka, apabila terbukti melakukan sistem booking order. Bisa dengan administrasi maupun sanksi pencabutan izin usaha.

"Kita juga minta evaluasi ke Pertamina bahwa banyak di pangkalan itu, begitu tabung gas datang sudah ada yang booking order, itu tidak adil bagi para pembeli seolah itu barang kosong terus," pungkasnya.

Usai sidak ke beberapa pangkalan dan agen, Pj Bupati langsung memanggil PT Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk mencarikan solusi atas kelangkaan yang dialami masyarakat PPU. Malam itu juga, didatangkan sekitar 1.800 tabung gas, untuk disebar ke beberapa pangkalan yang ada di PPU. (TribunKaltim.co/Nita Rahayu)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya