Bantah Pernyataan Prabowo, Pengamat Militer: Ada Data Pertahanan yang Tidak harus Dirahasiakan

TRIBUNKALTIM.CO - Saat debat capres 2024, Minggu (7/1/2024) lalu, Prabowo Subianto menyebutkan data pertahanan negara itu rahasia sehingga tidak bisa dibuka, namun pernyataan ini dibantah pengamat militer.

Pengamat militer dan pertahanan, Anton Aliabbas mengatakan ada data pertahanan yang tidak harus dirahasiakan.

Anton Aliabbas mengakui memang ada data pertahanan yang tidak dibuka, namun ada data yang dapat diungkap karena rawan korupsi.

Simak penjelasan lengkap dari pengamat militer dan pertahanan Anton Aliabbas selengkapnya di artikel ini. 

Baca juga: Deretan Alasan Anies Baswedan Beri Nilai Rendah untuk Kinerja Prabowo Subianto di Kemenhan

Baca juga: Presiden Ingatkan Data Pertahanan tak Bisa Dibuka Semua Bak Toko Kelontong, Jokowi Bela Prabowo?

Baca juga: Ganjar Tolak Ajakan Prabowo Bahas Pertahanan, Bukan Tanpa Alasan, Merasa Menang di Debat Capres II?

Menurut Anton Aliabbas, data pertahanan yang semestinya tidak dirahasiakan misalnya terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personel.

“Kebijakan pertahanan, pengelolaan personel, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik-swasta di sektor pertahanan hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi,” kata Anton kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024) petang seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Bantah Prabowo, Pengamat Sebut Tak Semua Data Pertahanan Rahasia.

Pernyataan ini disampaikan Anton sebagai respons pernyataan calon presiden nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024), menyebut data soal pertahanan bersifat rahasia.

Menurut Anton, sektor pertahanan, apalagi di Indonesia, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi.

“Alasan kerahasiaan, urgensi, dan atas nama kepentingan nasional telah menjadikan sektor ini rawan korupsi.

Tiga rasionalitas ini sedikit banyak telah mengurangi keleluasaan ruang publik untuk mendapatkan informasi cukup terkait pertahanan,” ujar Anton.

Padahal, lanjut Anton, jika melihat besaran anggaran pertahanan, akses publik terhadap informasi terkait pengadaan dan belanja pertahanan yang transparan dan akuntabel menjadi sesuatu yang esensial.

Anton juga mengungkapkan data yang bersifat rahasia dari pertahanan.

“Hal yang dirahasiakan dapat mencakup misalnya hal yang berkaitan strategi dan taktik militer, dari personel hingga alutsista,” kata Anton.

Usai debat ketiga Pilpres 2024, Minggu petang, Prabowo menyentil pernyataan paslon lain yang menyebutkan bahwa “pertahanan tidak bersifat rahasia”.

“Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia,” kata Prabowo selepas debat di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin.

Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” tutur Menteri Pertahanan RI itu.

Pernyataan Prabowo saat Debat Capres 2024

Dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Menyoal Sikap Prabowo yang Enggan Buka Data Pertahanan Saat Debat..., capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan dirinya enggan menceritakan kekurangan dan masalah Indonesia di depan umum.

Semula, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menantang Prabowo untuk membuka data terkait Kementerian Pertahanan yang sebelumnya dianggap keliru.

"Justru kalau bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui.

Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya," ujar Anies di depat capres, Minggu (8/1/2024).

Baca juga: Tak Hanya Prabowo, Jokowi Kecewa Debat Pilpres Serang Personal Bukan Gagasan, TPN Ganjar Sepakat?

Menanggapi pernyataan tersebut, Prabowo menilai bahwa kekurangan dan masalah Indonesia tidak bisa diungkap ke publik.

"Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita, kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada," kata Prabowo.

Lantas, benarkah sikap Prabowo tersebut? 

Pentingnya keterbukaan informasi pemerintahan Dosen ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, keterbukaan data dan informasi oleh negara sebagai hal yang penting.

"Dalam konteks debat, basis data yang sahih menjadi penting agar pemilih juga dapat memperoleh informasi yang sahih," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024).

Menurut Mudi, negara lebih ideal jika membuka informasi dan data pemerintahan kepada masyarakat.

Sebab, transparasi dan akuntabilitas informasi merupakan hal yang penting dalam sebuah pemerintahan.

"Kalau bicara dalam perspektif yang ideal, harusnya terbuka menurut saya. Efeknya pada public trust (keterbukaan publik)," ungkapnya.

Meski begitu, Mudi mengakui tidak semua orang menerima dan senang dengan keterbukaan informasi negara kepada publik.

Padahal, informasi kepada publik menjadi basis penting dalam pembuatan program atau kebijakan negara selanjutnya.

"Jika (informasi) buruk, ya diperbaiki. Jika baik, ya dilanjutkan atau bahkan diperkuat," tegas dia.

Baca juga: Hasil Debat Capres 2024, Survei Litbang Kompas Keunggulan Ganjar Dibandingkan Anies dan Prabowo

Rahasia Negara yang Diatur dalam UU

Kendati demikian, Mudi menyatakan ada data yang memang perlu dirahasiakan.

"Menurut saya data yang memang tidak termasuk dalam klasifikasi Rahasia Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, terbuka untuk publik," lanjutnya.

Sesuai peraturan itu, termasuk di antara rahasia publik adalah informasi yang bisa menghambat penegakan hukum, membahayakan negara, dan mengganggu ketahanan ekonomi.

Sementara, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan adanya hak warga negara untuk mengakses informasi pemerintahan.

"Hasil evaluasi kebijakan publik atau kinerja pemerintah, misalnya, ada hak publik untuk mengaksesnya.

Di samping sebagai dasar pijakan untuk perbaikan ke depan," tambah Mudi.

Oleh karena itu, dia menyatakan negara perlu menyampaikan informasi kepada publik, baik informasi baik maupun buruk, selama bukan rahasia negara.

Jika tidak, potensi munculnya pertanyaan atas data tersebut akan terus terbuka.

Baca juga: Respons Jokowi setelah Ganjar dan Anies Beri Nilai Rendah untuk Kinerja Prabowo saat Debat Capres

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.