Berita Kaltim Terkini
Jaga Netralitas, Personel TNI yang Jadi Ajudan Kepala Daerah Wilayah Kodam VI/Mulawarman Ditarik
Memasuki tahun politik, Kodam VI/Mulawarman mengeluarkan imbauan kepada setiap satuan untuk menarik anggotanya yang kini menjadi ajudan kepala daerah
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Memasuki tahun politik, Kodam VI/Mulawarman mengeluarkan imbauan kepada setiap satuan untuk menarik anggotanya yang kini menjadi ajudan kepala daerah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto, mengatakan bahwa penarikan anggota TNI yang menjadi ajudan kepala daerah sudah ditegaskan oleh Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pratu Abdurrahman Harumkan Kodam VI/Mulawarman, Juara Festival Film Nasional Dokumenter Budi Luhur
"Terkait dengan anggota TNI yang menjadi ajudan kepala daerah di wilayah Kodam VI/Mulawarman sementara ini ditarik dari ajudan kepala daerah karena mendekati tahun politik," ujar Kristiyanto, Senin (15/1/2024).
Ia menambahkan, penarikan anggota TNI ini tidak berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh eks ajudan Bupati Kutai Barat, terhadap seorang warga di akhir tahun 2023 lalu.
Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Penarikan ini murni untuk menjaga netralitas TNI saja. Tidak ada kaitannya dengan kasus yang terjadi di Kutai Barat. Itu sudah menjadi ranah hukum dan kami hormati prosesnya," tegasnya.
Kristiyanto juga mengingatkan, akan ada sanksi tegas bagi seluruh anggota TNI yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
Baca juga: Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman Kerja Sama Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi
"Sudah ditegaskan oleh Panglima TNI dan KSAD, jika ada prajurit yang terbukti tidak netral akan ada sanksi tegas sesuai dengan tindakannya. Kami tidak akan mentolerir hal-hal yang dapat merusak citra dan kehormatan TNI," katanya.
Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Pemilu ini akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
jaga netralitas
Kodam VI/Mulawarman
ajudan kepala daerah
TribunKaltim.co
Balikpapan
Mayjen TNI Tri Budi Utomo
Dampak Pemangkasan Dana Transfer, Kaltim Optimalkan Strategi Pendapatan Daerah |
![]() |
---|
Swasembada Pangan Kaltim Terganjal Banyak Tantangan |
![]() |
---|
Hukum Lingkungan di Kaltim Disorot DPRD, Sarkowi: Intervensi Presiden Dinilai Penting |
![]() |
---|
Realisasi Pajak DJP Kaltim dan Kalimantan Utara Capai Rp16,54 Triliun |
![]() |
---|
5 Daerah dengan Sebaran Tenaga Kesehatan Bidan Terbanyak di Kalimantan Timur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.