Ganti Rugi Proyek DAS Ampal Balikpapan Dipertanyakan, Anggota DPRD Kaltim: Usaha Kecil Gulung Tikar

Sebab, menurutnya, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp136 miliar ini perlu lebih disoroti.

Termasuk pengawasan langsung dari institusi kejaksaan hingga kepolisian untuk menindaklanjuti akar proyek yang mangkrak. 

Untuk itu, ia menyarankan agar pengawasan melekat pada proyek ini dilakukan secara transparan.

Bahkan, hasil pengawasan dari pihak kejaksaan juga perlu dipublish agar masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan proyek tersebut. 

"Persoalan ini juga tidak transparan. Misal hasil pengawasan juga harusnya di publish sehingga masyarakat bisa berkontribusi dan bersinergi.

Langkah pidananya bisa kita laporkan, langkah kerugiannya bisa ke gugatan," pungkasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kamis (11/1/2024), Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan, Ali Mustofa mengatakan, TP4D seperti yang dimaksud Piatur Pangaribuan sudah ditiadakan sejak 2019.

Lanjut Ali, informasi lebih detail perihal monitoring proyek DAS Ampal oleh Kejaksaan akan dijelaskannya lebih detail dalam waktu dekat.

"Kalau bisa hari Selasa ya nanti sama teman-teman wartawan semua," katanya.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Perpanjang Kontrak PT Fahreza Duta Perkasa, Kontraktor DAS Ampal Selama 50 Hari

(TribunKaltim.co/Ardiana Kinan/Ary Nindita Intan/Zainul/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.