Bisa Berbahaya, Inilah Alasan Pemkot Balikpapan Tetap Pertahankan Kontraktor Proyek DAS Ampal

Sabaruddin membeberkan, DPRD Balikpapan telah melakukan pemanggilan, baik kontraktor maupun pemerintah Kota Balikpapan untuk membahas proyek DAS Ampal, namun tak pernah digubris.

Tak hanya itu, imbuhnya, DPRD Balikpapan juga melakukan kontrol langsung ke lapangan dan menyimpulkan, proyek ini tidak akan tuntas.

Baca juga: Kejaksaan Awasi Proyek DAS Ampal Balikpapan, Penjelasan Slamet Riyanto soal Indikasi Ketidakberesan

"Kami pertimbangkan dan kami lihat. Akhirnya melalui Komisi III kita rekomendasi kan, untuk putus kontrak. Tapi tidak direspon secara baik," kata Sabaruddin Panrecalle.

Menurut Sabaruddin Panrecalle, perusahaan kontraktor tersebut telah diberi kesempatan hingga 365 hari untuk menyelesaikan proyek, namun belum dituntaskan.

Bahkan, ia juga pesimis pada kinerja perusahaan tersebut jika diberikan perpanjangan kontrak selama 50 hari.

Baginya, perusahaan kontraktor yang menjalankan proyek ini akan terpaku pada target penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan kualitas pekerjaannya.

Dengan begitu, ia merekomendasikan agar proyek ini tetap dilanjutkan, namun dengan 'pergantian pemain.'

"Silakan diperpanjang, tapi pergantian pemain. Karena kita sudah tahu bobroknya kontraktor ini, sudah tahu kelakuannya. Jangankan 50 hari, 365 hari kami berikan kesempatan, tapi tidak dituntaskan. Saya yakin, ini tidak akan tuntas," ucap Sabaruddin Panrecalle.

Demi Keselamatan Warga

Selain itu, Sabaruddin juga berharap, agar proyek tersebut dapat segera diselesaikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Balikpapan.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti stigma negatif dari masyarakat Kota Balikpapan maupun pemangku hukum terkait kegiatan yang diduga melawan hukum di dalam proyek ini.

Untuk itu, secara terbuka ia mengimbau masyarakat untuk turut andil melakukan penyelidikan jika mengidentifikasi terdapat hal yang melawan hukum dibalik proyek DAS Ampal.

"Ada dugaan mengatakan bahwa dewan masuk angin, pemerintah main mata dan lainnya, ini perlu kita luruskan bersama," tegasnya.

"Jika tidak ada melawan hukum, clear-kan nama baik kita semuanya, baik eksekutif dan legislatif. Tapi kalau ada melawan hukumnya, silakan diproses. Kita ingin melaksanakan fungsi kami dengan baik," tuturnya.

Derita Warga Akibat Proyek DAS Ampal