6 Isu Negatif Menerpa Jokowi di Pilpres 2024, Dimakzulkan, Cawe-cawe Hingga Penguasa Orde Baru

Megawati awalnya menyebut saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.

"Kamu (penguasa) musti lihat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?" kata Megawati di Hall B Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

Sindiran Megawati pun dipertegas Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Menurut FX Rudy, perilaku penguasa saat ini lebih dari Orde Baru.

"Oh itu, kalau saya menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus," kata Rudy saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Jokowi Sanjung Kontribusi Investor Kaltim, Bangun Pergudangan Pintar dan Hijau di IKN Nusantara

4. Cawe-cawe Kasus E-KTP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Saat itu, Setya Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar.

Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

5. Ganjar Beri Rapor Merah

Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Sedih Muncul Isu Pemakzulan Jokowi: Bak Jamur di Musim Penghujan

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

6. Kritik Food Estate dan IKN