Berita Nasional Terkini

KSAD Maruli Tak Tinggal Diam, Respon Mahfud MD yang Sebut Aparat Main Tambang Ilegal, Sekarang Tidak

KSAD Maruli Simanjuntak tak tinggal diam, respon Mahfud MD yang sebut aparat main tambang ilegal, sekarang tidak

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kompas TV/Dispenad
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menegaskan bahwa TNI tetap memegang teguh netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024. KSAD Maruli Simanjuntak tak tinggal diam, respon Mahfud MD yang sebut aparat main tambang ilegal, sekarang tidak 

Kalau kita bermain tambang begitu-begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat," ucap Maruli.

Baca juga: Putri Isnari Tiba-tiba Nyanyi di Acara Debat Cawapres Usai Terima Uang Panai Rp 2 M di Balikpapan

Baca juga: Survei Tertinggi Capres Terbaru 2024, Elektabilitas Paslon di Jawa Tengah, Jatim, Jabar, DKI Jakarta

Maruli justru menyebut kewenangan buat memberikan izin tambang ada di tangan kementerian.

"Yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami tuh enggak tahu sebetulnya, tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana ya silakan dilaporkan," ujar Maruli.

Maruli juga membenarkan laporan tentang keterlibatan anggota TNI dalam menjaga kawasan tambang ilegal beberapa tahun silam.

Akan tetapi, kata dia, para pelakunya sudah diberi sanksi dan saat ini pengaduan terkait kegiatan ilegal itu sudah berkurang.

"Saya kira laporan seperti ini ada bangsa sekitar berapa tahun yang lalu. Tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini," ujar Maruli.

"Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak.

Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini sangat berkurang drastis untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," sambung Maruli.

Baca juga: Penjelasan Arti Tobat Ekologis, Pernyataan Paus Fransiskus yang Dikutip Cak Imin saat Debat Cawapres

Baca juga: Terjawab Kenapa Gibran Dipanggil Samsul, Julukannya Dipakai di Belakang Jaket saat Debat Cawapres

Pernyataan Mahfud MD di Debat Cawapres

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD dalam debat capres keempat menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Menurut Mahfud, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.

"Jadi ini memang masalah besar di negeri ini.

Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan.

Akalnya banyak sekali," kata Mahfud dalam debat Cawapres, Minggu (21/2024).

Mahfud kemudian bercerita bahwa ada banyak pemalsuan tanah izin tambang yang izinnya dicabut oleh Mahkamah Agung, tapi tidak dilaksanakan.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved