Pilpres 2024

Jokowi Nyatakan Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye di Pilpres 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan berkampanye di Pemilu maupun Pilpres 2024.

Kompas.com
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan berkampanye di Pemilu maupun Pilpres 2024.

Tak hanya itu saja, Jokowi juga menegaskan presiden juga boleh memihak maupun mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

Jokowi menyatakan hal tersebut kepada awak media yang juga disaksikan oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, selaku Menteri Pertahanan (Menhan).

Pernyataan Jokowi ini diprediksi bakal kembali membuat gaduh publik.

Baca juga: Lengkap, Ini Dia 2 Pidato Ikonik yang Disusun Tom Lembong, Buat Jokowi Tuai Pujian di Panggung Dunia

Baca juga: Jalan Rusak di Jawa Tengah Dikritik Jokowi, Gibran Puji Solo, Ganjar: Kala Itu Presiden Memuji Saya

Baca juga: Inilah Makna Anggrek Ungu, Bunga Kiriman Jokowi untuk Megawati di Hari Ulang Tahun ke-77

Kini, publik beranggapan bahwa Jokowi telah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Terjawab Mahfud MD Mundur Dari Kabinet Jokowi, Cawapres Ganjar Tinggal Tunggu Momentum

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Baca juga: Erick Thohir Dukung Prabowo-Gibran, Anies Minta Jokowi Berikan Sanksi: Apakah Presiden Diam Saja?

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved