Proyek Terowongan Samarinda Harus Perhatikan Dampak Arus Lalu-lintas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek pembangunan terowongan atau tunnel yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap di Kota Samarinda perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap arus lalu-lintas di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris, Farid Nurrahman kepada TribunKaltim.co pada Rabu (24/1/2024). 

Dia mengungkapkan, hal ini sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah.

Menurut Farid, proyek terowongan perlu didasarkan pada studi kelayakan transportasi yang menghitung bangkitan dan tarikan kendaraan pada jam sibuk, baik pagi maupun sore hari.

Baca juga: Segel Pemprov Kaltim Dibuka, Pembangunan Terowongan di Samarinda Dilanjutkan

Dari hasil perhitungan ini, ditentukan mekanisme arus lalu lintas yang paling efektif, yaitu satu arah dari Sambutan menuju Samarinda Kota melalui terowongan.

"Keputusan ini sah-sah saja, karena Pemerintah Kota yang lebih tahu teknis-teknis di lapangan," kata Farid, Selasa (24/1/2024).

Namun, Farid juga mengingatkan bahwa ada dampak negatif dari keputusan ini, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar terowongan dan Rumah Sakit Atma Husada Mahakam yang ada di dekatnya.

Mereka harus memutar jauh untuk mencapai tujuan mereka, karena tidak bisa masuk atau keluar dari terowongan.

"Studi kelayakan juga harus memperhitungkan bangkitan dan tarikan terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit, karena itu juga berpengaruh terhadap lalu lintas," ujarnya.

Baca juga: Proyek Terowongan Disegel, Andi Harun Sebut Pemprov Kaltim Harus Dukung, DPRD Samarinda Mulai Ragu

Farid menambahkan, kawasan terowongan memang memiliki daya tarik tersendiri, terutama karena adanya rumah sakit.

Oleh karena itu, perlu dihitung kembali berapa banyak kendaraan yang masuk dan keluar dari rumah sakit setiap harinya.

"Kita harus bisa berbesar hati, karena ada yang harus mengalah dengan memutar jauh jika terowongan dijadikan satu arah," katanya.

Ini merupakan dinamika yang biasa terjadi. Di Kota Samarinda juga ada beberapa ruas jalan yang dulunya dua arah.

"Tapi sekarang satu arah, dan masyarakat sudah terbiasa," jelasnya.

Farid berharap, keputusan terkait terowongan ini didasarkan pada kajian dan perhitungan yang matang, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sebelumnya diberitakan, Walikota Samarinda, Andi Harun memberikan tanggapan soal usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pembangunan terowongan dengan dua jalur lalu lintas.

Walikota Andi Harun menyatakan bahwa dalam perencanaan awal, pihaknya memang sudah mempersiapkan kemungkinan penggunaan dua jalur pada terowongan tersebut.

"Dengan lebar terowongan yang ada dalam perencanaan kita memungkinkan untuk membuat dua jalur, memang kita sudah siapkan. Namun intinya kita ingin memecahkan masalah yang sering terjadi di Otista (Jalan Otto Iskandardinata)," ungkapnya pada TribunKaltim.co pada Senin (22/1/2024).

Meskipun telah mempersiapkan dua jalur, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan terlebih dahulu fokus pada lalu lintas dalam satu jalur.

Pasalnya, menurut orang nomor satu di Samarinda itu, jika proyek terowongan telah rampung dan beroperasi langsung menggunakan dua jalur dikhawatirkan adanya kemungkinan kendaraan akan beralih ke Jalan Kakap, hingga menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas di sisi Jalan Kakap.

"Sekarang perencanaannya kita kan ingin memfungsikan jalan masuk dari arah Otista dan jalan keluar dari arah Sultan Alimudin lewat terowongan," katanya. 

Terkait pertimbangan analisa dampak lalu lintasnya, Andi Harun menjelaskan bahwa tim teknis dari proyek pembangunan terowongan juga merekomendasikan.

"Untuk memulai dengan satu jalur terlebih dahulu," ujarnya.

Selanjutnya, mengenai membuka dua jalur pada terowongan, pihaknya akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas jika diperlukan.

"Kita memang sudah siapkan dua jalur, tapi untuk jangka panjang ke depannya, kita berfikir suatu hari jika dibutuhkan pembukaan satu jalur lagi maka kita bisa lakukan," tambahnya.

Sementara akses jalan ke Rumah Sakit Islam (RSI) dan RS Jiwa Atma Husada juga akan dipertimbangkan oleh pihaknya.

Hal itu mengingat integritas antar kedua fasilitas publik tersebut memang harus diatensikan.

"Saya juga minta kontraktornya untuk mendengarkan masukan dari kedua rumah sakit agar akses ini mendapat perhatian, termasuk dari sisi teknis elevasinya," katanya.

Tapi tidak bisa dibicarakan sekaligus karena ada aspek lain. "Tapi kita pasti akan selesaikan soal itu," pungkasnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya