Pilpres 2024
9 Sikap Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Kembalikan Marwah Jamiyah dan Netral di Pilpres 2024
Inilah sembilan sikap hasil Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap untuk Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilu 2024
TRIBUNKALTIM.CO - Inilah sembilan sikap hasil Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap untuk Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pilpres 2024.
Mubes Nahdliyin Nusantara digelar di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta.
Salah satunya meminta pengurus NU netral dalam Pilpres 2024.
"Ini merupakan salah satu ikhtiar dari warga NU. Merupakan hak dari warga NU untuk merefleksi tentang khittah Nahdlatul Ulama, termasuk melakukan upaya yang dianjurkan oleh khittah yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran," kata Koordinator Pelaksanaan Mubes Hasan Basri Marwa ditemui di Kampung Mataraman, Minggu (28/1/2024).
Baca juga: Ciptakan Kader Nahdatul Ulama Balikpapan Berkualitas, Digelar Pendidikan Dasar
Baca juga: 5 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terkini 15 Hari Jelang Pemungutan Suara, Pilpres 2024 1 Putaran?
Baca juga: Muncul Gerakan Salam 4 Jari, Cegah Prabowo-Gibran Menangi Pilpres 2024, Respon Ganjar dan Cak Imin
"Untuk menegur para pengurus karena ada beberapa fakta telah melanggar khittah mendukung salah satu paslon," kata dia.
Hasan Basri mengatakan, kegiatan ini berdekatan dengan Harlah NU ke 101, juga sebagai upaya mensyukuri dengan cara tetap belajar dari amanat pendiri dan ulama masa lalu.
Mubes ini diikuti ratusan orang dari seluruh Indonesia, PCNU, hingga pengurus cabang Internasional.
Hasil mubes ini akan disampaikan kepada warga NU.
Baca juga: Kapan Debat Capres Terakhir? Ini Jadwal Debat Kelima Pilpres 2024 Beserta Tema dan Format
Pihaknya memohon Rais Aam NU untuk tegas menonaktifkan pengurus yang melakukan penggalangan dan mobilisasi yang mendukung salah satu paslon.
Dia mencontohkan saat Hasyim Muzadi maju sebagai capres mendampingi Megawati tahun 2004, yang menonaktifkan Rais Aam saat itu KH M A Shal Mahfudh.
"Memohon ketegasan Rais Aam jika ada bentuk penggalangan dan mobilisasi kepada paslon tertentu secara terbuka.
Hak penonaktifan (pengurus NU) bukan pada warga, kita taat aturan organisasi. Itu hak Rais aam," ucap dia.
Baca juga: Pemungutan Suara Pilpres 2024 Tinggal Hitungan Hari, Cek Survei Capres Terkuat Versi 3 Lembaga Asing
Adapun sembilan hasil pernyataan sikap Mubes Nahdliyin Nusantara, yakni:
1. Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU.
2. Konbes dan Harlah hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jam'iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisir dukungan kepada salah satu Paslon dalam Kontestasi Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024, sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti Kemandirian Jam'iyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain;
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.