9 Sikap Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Kembalikan Marwah Jamiyah dan Netral di Pilpres 2024

3. Memohon kepada Pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon capres-cawapres yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon sebagai amanah dari Khittah NU.

Pemihakan kepada salah satu paslon yang dilakukan oleh Jam'iyah Nu merupakan pelanggaran atas Khittah NU.

Baca juga: Wiranto di Samarinda, Beri Apresiasi Prabowo Subianto karena Mau Gaet Gibran dalam Pilpres 2024

4. Memohon kepada Pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.

5. Memohon kepada Pengurus NU untuk mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik, sehingga sebagian pengurusnya dicokok oleh KPK dengan cara membersihkan struktur NU dari bisikan-bisikan Politisi pragmatis dan tidak terlalu dekat dengan figur-figur politisi pragmatis.

6. Memohon kepada Pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan;

Baca juga: Ganjar Pranowo Ngaku Tak Risau Baca Survei Pilpres 2024, Di Langit Sudah Digariskan Pemenangnya

7. Sesuai dengan prinsip politik atau asas politik ASWAJA, karakter kepemimpinan Jam'iyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah.

Kepemimpinan Jam'iyah NU adalah kepemimpinan partisipatif bukan kepemimpinan rezim dan perorangan yang dipaksakan sehingga setiap keputusan organisasi/jam'iyah seyogyanya diambil secara partisipatif dan terbuka dengan berpijak pada Khittah NU dan Qonun Asasi serta AD ART.

8. Kami memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.

Baca juga: Pemungutan Suara Pilpres 2024 Tinggal Hitungan Hari, Cek Survei Capres Terkuat Versi 3 Lembaga Asing

9. Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah.

Koordinator Tim Pengurus Mubes Nahdliyin Nusantara, Nur Cholik Ridwan mengatakan, salah satu yang mendorong diadakannya Mabes karena ada gerusan politik praktis yang terlalu dalam yang terjadi di NU.

"Sehingga akhirnya hanya mengurusi paslon mengurusi day to day politik, itu ranah partai politik, organisasi politik, bukan ranah NU," kata dia.

Dikatakannya, NU harus lebih berbicara politik ulama politik yang bersifat kebangsaan.

Baca juga: LPADKT-KU Tidak Malu-malu Mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Dia mencontohkan, desain bangsa ini 10 tahun terus seperti ini akan bagaimana.

Ulama seharusnya memberikan tausiah kebangsaan, dan jangan sampai menjadi Underbow organisasi politik.

"Misalnya dengan Timses itu kan organisasi yang dibentuk gabungan politik, itu ndak boleh, jamiah digunakan untuk itu. Kalau pribadi monggo, tapi harus berhenti dari pengurus NU atau non aktif," kata Pendiri Pesantren Bumi Cendekia itu. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "9 Poin Hasil Mubes Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Netral dalam Pemilu"