Beda Jauh! Inilah Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Samarinda, Bontang dan Balikpapan

Kondisi kekerasan pelajar di lingkungan sekolah mendapat atensi serius Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti.

Ia menyebut, angka kekerasan tersebut memang meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022.

Namun menurutnya, kenaikan angka secara signifikan terhadap kasus ini lantaran adanya laporan yang diterima.

"Sebenarnya, saya tidak terlalu kaget, karena itu kan data dari awal tahun 2023. Jika jumlahnya tinggi, itu berarti orang berani melapor," ujarnya (23/1/2024).

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti kolaborasi yang diperlukan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, khususnya kepada para korban kekerasan untuk tak ragu dan takut melaporkan.

Sebab, kini setiap satuan pendidikan di Kota Samarinda telah membentuk tim satgas (satuan petugas) TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) sebagai upaya dalam melindungi hak dan mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak di sekolah baik secara fisik maupun non fisik.

"Untuk korban, jangan takut melapor, karena sudah ada tim satgas di setiap sekolah. Regulasi sudah ada, tetapi bagaimana implementasinya dan kolaborasi dari berbagai pihak harus dikuatkan," tambahnya.

Dalam konteks ini, ia menilai perlu adanya peningkatan kepedulian sosial masyarakat serta pembenahan di tingkat keluarga untuk membangun ketahanan keluarga.

Selain itu, penguatan mental dan budaya juga menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak.

Meski demikian, Puji menekankan, pelaporan harus diikuti dengan penanganan dan pendampingan yang memadai.

"TPPA bagus, tetapi tentu ini harus diikuti dengan penanganan dan pendampingan. Semua perangkat, baik aparat kepolisian, keamanan, dan infrastruktur di sekitar harus mendukung status kota Layak Anak," pungkas Puji.

Baca juga: Hingga Juli 2022, Ada 38 Kasus Kekerasan Anak di Kukar, Dominasi Pelecehan Seksual

Terapkan Sistem dan Aturan

KASUS kekerasan di sekolah telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga masyarakat.

Telah banyak satgas yang tersebar di SMA dan SMP di Kota Samarinda. Namun, kurangnya regulasi di sekolah yakni aturan saat terjadi kekerasan dan sistem pengawasan yang kerap tak berjalan dengan baik.

Penting sekali disadari bahwa sebenarnya tindakan kekerasan di sekolah tidak mungkin tidak terjadi.