Pj Gubernur Kaltim dan Bupati Tinjau Gudang Logistik Pemilu 2024 Kabupaten Mahulu

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh meninjau logistik Pemilu 2024 di KPU Mahulu di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Pangdam VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Sonhadji dan kepala OPD Mahulu.

PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan kesiapan pemilu pada pemilihan tahun 2024.

Baca juga: Ketua KPU Mahulu Sebut Pemilih Pindahan Masuk Kabupaten Termuda di Kaltim Ini Tercatat Cukup Banyak

Pemeriksaan kali ini dilakukan secara umum tentang semua kebutuhan yang diperlukan pada pemilu nantinya.

"Memang ada beberapa kerusakan tapi tidak terlalu banyak," katanya menyebutkan kondisi surat suara dari hasil penyortiran KPU Mahulu.

Tak hanya itu, kendala KPU Mahulu dalam pendistribusian logistik adalah akses mobilitas yang masih kurang.

Masyarakat Mahulu masih mengandalkan jalur sungai dan kendaraan roda empat yang dimiliki masih seadaanya.

KPU Mahulu hanya memiliki sebuah mobil rush, dengan kapasitas angkut yang minim.

Baca juga: KPU Mahulu Ingatkan Mahasiswa untuk Segera Urus Pindah Memilih, Batas Akhir 15 Januari 2024

"Jadi kami sebagai pemerintah provinsi akan membantu meminjamkan mobil 4 X 4," ujarnya.

Sekretaris KPU, M. Akbar Taha mengakui surat suara yang tiba di Mahulu lebih banyak kekurangan dibandingkan jumlah yang rusak.

Jumlah surat suara rusak di Mahulu hanya empat buah, sementara jumlah kekurangan berjumlah 11.

Hal ini karena tim penyedia logistik mengirimkan kurang dari kebutuhan yakni 28.033 sementara yang tiba hanya berjumlah 28022.

"Jadi ada kekurangan 11 itu kalau ditambah dengan yang rusak berarti kami butuh 15 lembar lagi," sebutnya.

Baca juga: Soal Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KPU Mahulu, Kejari Kubar Sudah Minta Keterangan Ahli

Sekretaris KPU Mahulu ini menyebut jumlah surat suara yang dibutuhkan masih 15 lembar.

Menurutnya, itu adalah jumlah surat suara untuk presiden dan wakil presiden, belum termasuk pemilihan lainnya.