Mahfud MD Minta Bertemu Jokowi, Sampaikan Pengunduran Diri dengan Terhormat dan Beretika

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah minta izin untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan pengunduran diri.

Mahfud MD menyebut ingin mengundurkan diri secara terhormat dan beretika.

Oleh karena itu, Mahfud MD ingin bertemu dengan Jokowi agar bisa mengundurkan diri dengan baik-baik.

Cawapres nomor urut 3 ini mengaku sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Praktikno.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pasti Mundur Sebagai Menko Polhukam, Mensesneg Ungkap Soal Surat Pengunduran Diri

Baca juga: 2 Pekan Menuju Pencoblosan, Kode Mahfud MD Lepas Menkopolhukam, Izin Sowan ke Jokowi Lewat Pratikno

Baca juga: Mulai Terjawab, Pengamat Ungkap Jokowi Siapkan Sosok Ini Gantikan Mahfud MD di Pos Menkopolhukam

Pertemuan itu dilakukan Mahfud untuk meminta jadwal bertemu Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Mahfud saat ditanyai soal rencananya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya sudah menemui Setneg Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan dapat bertemu bapak Presiden," kata Mahfud saat ditanya Kompas.com usai kunjungan kerja di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Mahfud menyebut, diangkat menjadi Menkopolhukam oleh Presiden Joko Widodo secara terhormat.

Saat ini, dia pun harus memberi tahu terkait langkah politiknya kepada Presiden Joko Widodo secara terhormat.

Upaya ini Mahfud lakukan semata-mata untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada Presiden sebagai Kepala Negara.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," tambah Mahfud.

Berikutnya, Mahfud menyebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pada Pemilu 2024, sudah seyogyanya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan negara secara baik-baik.

Pasalnya, secara ketatanegaraan, Mahfud menyebut jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden sehingga harus datang dan menemui Presiden secara terhormat.

"Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas. Secara ketatanegaraan jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, jadi saya harus datang penuh penghormatan," kata Mahfud.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu soal Dugaan Penghinaan Gibran, Mahfud MD: Saya Tidak Ingin Tahu

Dia juga menyebut, orang Jawa adalah orang yang menjunjung etika. Dia akan melangkah penuh dengan etika.

"Orang Jawa itu etikanya, tidak datang dan pergi begitu saja, sehingga selalu baik-baik," tutup Mahfud.

Mahfud MD Tegaskan Pasti Mundur Sebagai Menko Polhukam, Mensesneg Ungkap Soal Surat Pengunduran Diri

Mahfud MD bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di tengah kabar Ia akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pertemuan dengan Pratikno, semakin menguatkan kabar mengenai hengkanya Mahfud MD dari kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pratikno mengaku telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin (29/1/2024) malam.

Namun, selama pertemuan tersebut Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri.

Diberitakan, Mahfud berencana mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam untuk fokus memenangkan Pemilu Presiden 2024 sebagai calon wakil presiden.

"Benar, Prof Mahfud MD bertemu saya tadi malam," ujar Pratikno dalam keterangannya pada Selasa (30/1/2024).

"Belum menyerahkan surat tersebut (pengunduran diri)," lanjutnya.

Dalam keterangannya tersebut, Pratikno tidak menjelaskan perihal isi pertemuan antara dirinya dengan Mahfud.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu soal Dugaan Penghinaan Gibran, Mahfud MD: Saya Tidak Ingin Tahu

Pratikno juga tidak mengungkapkan di mana pertemuan berlangsung.

Mahfud MD memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Penegasan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu disampaikan kepada para wartawan di panggung kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh Partai Hanura di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

"Pasti lah (mundur). Pasti itu, saya pasti (mundur)," terang Mahfud.

Selama ini, tambah Mahfud, dirinya sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menko Polhukam.

"Saya mundur dari kabinet, menunggu momentum, tunggu momentum. Ya, itu tadi (pasti mundur) nunggu momentum. Pasti (mundur)," tegas Mahfud.

Keputusan yang segera diambil tersebut, tambah Mahfud, untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya supaya tak memakai fasilitas negara saat mengampanyekan salah satu pasangan capres cawapres di Pilpres 2024.

Terlebih dirinya saat ini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P), PPP, Hanura, dan Perindo.

Baca juga: Jokowi Restui Sikap Mahfud MD Mengundurkan Diri dari Jabatan Menkopolhukam, Pegangannya Aturan

Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah berbincang dengan calon wakilnya, Mahfud MD untuk menarik diri dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baru-baru ini Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dugaan penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial X berupa unggahan tagar #PrabowoGibran2024.

"Maka saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan (memperbolehkan tetap menjabat), termasuk Pak Mahfud," tutur Ganjar.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Turun Gunung Bantah Muhaimin dan Mahfud MD, Luhut Mau Ajak Cak Imin ke Pabrik Nikel

Ganjar mengaku persoalan capres atau cawapres yang tetap boleh menduduki jabatan publik sudah menjadi perbincangan sejak awal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.

"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com