Filipina Memanas, Anak Duterte Desak Ferdinand Marcos Jr Mundur, Awal Mula Konflik dengan Bongbong

Ia berbicara tepat sebelum Marcos Jr naik panggung pada rapat umum yang dipimpin pemerintah di ibu kota untuk menggalang dukungan bagi kampanye "Bagong Pilipinas" atau Filipina Baru.

Awal konflik Duterte vs Marcos Jr

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, keluarga besar Duterte dan Marcos sejak lama menjadi keluarga yang mendominasi pemerintahan di Filipina.

Negara itu memiliki kebijakan di mana presiden dan wakil presiden dapat dipilih terpisah sehingga tidak perlu berasal dari partai yang sama.

Perseteruan antara keluarga Marcos dan Duterte diyakini bermula dari kesepakatan aliansi politik mereka pada November 2021, seperti diberitakan South Morning China Post.

Marcos Jr mengungkapkan pada Januari 2022 bahwa Sara Duterte-Carpio ingin menjadi menteri pertahanan.

Filipina punya kebijakan wakil presiden yang bertugas merangkap menteri.

Meskipun terkejut dengan permintaan tersebut, Marcos Jr menerima permintaan Sara dan menganggapnya sebagai ide yang bagus.

Namun, usai memenangi kursi presiden dan wakil presiden, Marcos Jr justru menjadikan Sara sebagai menteri pendidikan.

Baca juga: Penjelasan Pakar Terkait Putusan Mahkamah Internasional yang Desak Israel Hentikan Genosida di Gaza

Ketika dia meminta tambahan dana 403 juta peso (Rp 112 miliar) untuk anggaran sebagai wakil presiden, Marcos Jr juga memberinya 221 juta peso (Rp 61,9 miliar).

Duterte kemudian marah setelah parlemen Filipina mencabut dana putrinya senilai 650 juta peso (Rp 181,9 miliar) dalam anggaran nasional negara tersebut.

Dia menuduh parlemen “berkonspirasi” dengan kelompok partai sayap kiri di DPR dan bahkan mengancam akan membunuh anggota parlemen.

Konflik ini diduga juga melibatkan pihak militer karena seorang mantan perwira mengatakan Duterte ingin menggulingkan pemerintahan saat ini dengan mengerahkan pensiunan jenderal.

Klaim ini ditolak Duterte meski dia tidak menampik pertemuan dengan para pensiunan jenderal.

Marcos Jr disebut ingin ubah konstitusi masa jabatan