Berita Nasional Terkini

Jokowi akan Segera Tunjuk Menko Polhukam Definitif Pengganti Mahfud MD, Presiden: dari Non-Parpol

Presiden Jokowi akan segera tunjuk Menko Polhukam definitf pengganti Mahfud MD. Jokowi menyebut sosok pengganti Mahfud dari non-parpol.

|
Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/M Elgana Mubarokah
MENKO POLHUKAM - Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2/2024). Ketika ditanya soal pengganti Mahfud MD, Presiden Jokowi akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif 

Bisa jadi, kata Adi, Presiden menunjuk sosok pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, tapi mungkin juga dari profesional.

Kalau pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, kata Adi, sosok yang dipilih bukan berasal dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ataupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasalnya, partai-partai itu tidak berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yang diyakini didukung oleh Jokowi.

Adi mengatakan, Menko Polhukam selanjutnya sangat mungkin berasal dari partai politk pendukung Prabowo-Gibran, yakni kader Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), atau Partai Demokrat.

“Enggak mungkin dari PKB, enggak mungkin dari Nasdem, apalagi PKS, enggak mungkin dari PPP ataupun PDIP,” ujar Adi.

Dari sejumlah spekulasi, Adi menilai, sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya kans besar menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud.

Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahi oleh Menko Polhukam.

Penunjukan AHY sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi.

Langkah itu sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Sampaikan 1 Pesan Penting Soal Revisi UU MK saat Pamit ke Jokowi

Pasalnya, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik.

Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” kata Adi, seperti dilansir TribunJabar.id di artiikel berjudul Pengganti Mahfud MD Diyakini Orang yang Loyal kepada Presiden, Pengamat: Sulit Tebak Pikiran Jokowi.

Adi menilai, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran.

Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran.

Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, kata Adi, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved