KEK Maloy Kebut Target Perizinan Permanen Pelabuhan, Upaya Tarik Minat Investor Terganjal?

"Karena sejauh ini amdal yang ada itu untuk curah cair. Sedangkan ke depannya untuk multipurpose. Sehingga izin lingkungannya harus dievaluasi," kata Abi.

"Intinya kami memerlukan peran-peran dewan KEK nasional untuk menjembatani penyelesaian permasalahan yang menggantung di kementerian/lembaga. Kami hanya bisa menyelesaikan persoalan yang ada di kami, tapi ketika persoalan itu di kementerian/lembaga, maka kami harapkan pihak lain yang punya otoritas lebih kuat untuk membantu menyelesaikan itu. Makanya Pak Pj Gubernur punya akses, itu sebagai bagian dari proses percepatan itu," sambungnya.

Pertanyaan yang sama tentu apakah itu bisa dicapai dalam lima bulan, dan Juni 2024 nanti ada evaluasi terhadap perkembangan investasi dan serapan tenaga kerja.

Baca juga: Kawasan Industri Buluminung dan KEK Maloy akan Dihidupkan Karena Terkoneksi IKN Nusantara

Abi menegaskan bahwa mengapa pihaknya fokus ke pelabuhan, karena investor sudah siap untuk pengembangan pelabuhan.

Akan ada investasi besar, tapi untuk mencapai tujuan tersebut harus ada proses di mana pengajuan selama ini untuk pengelolaan pelabuhan harus disetujui Kemenhub.

MBS sendiri selalu berkoordinasi dengan Kemenhub bahwa proses itu akan jatuh ke BUP pihaknya.

Karena rencana investasi dari para penanam modal dalam semester pertama harus berjalan terhadap pembuatan pipa-pipa dan perbaikan dermaga. Bahkan ke depan akan ada perpanjangan dermaga.

"Investor yang masuk ada dua. Yang pertama sudah realisasi total Rp 105 miliar. Rencananya 2024 akan masuk lagi Rp 35 miliar. Dan yang satunya lagi sebenarnya lebih besar tapi masih tahap kajian. Dalam tahap pengurusan perizinan-perizinan. Karena nilainya cukup besar, kurang lebih Rp 800 miliar. Rencananya buat lima tahap, ujungnya untuk minyak goreng dan biodiesel. Tapi proses mereka masih di perizinan, itu yang sedang kami genjot terus apalagi persyaratan mereka cukup tinggi untuk fasilitas pelabuhan," bebernya.

Baca juga: Pembangunan Fasilitas Air Bersih KEK Maloy Dianggarkan Rp2,7 miliar

Di sini Abi mengungkapkan bahwa sebenarnya pelabuhan sangat penting untuk segera dioperasionalkan kemudian ditingkatkan kapasitasnya agar para investor melihatnya lebih menarik.

Sama halnya dengan MBS, pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur, menegaskan masih menunggu izin operasional permanen dari pemerintah pusat.

Plt Direktur PT MBTK Muhammad Ade Himawan mengatakan, izin operasional permanen tersebut sangat dibutuhkan agar pelabuhan KEK Maloy dapat beroperasi secara optimal.

Saat ini, pelabuhan tersebut hanya memiliki izin uji coba operasional yang berakhir pada 5 November 2023.

"Kami sudah mengajukan perpanjangan izin uji coba operasional, tetapi belum diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi, fokus kami adalah bagaimana di tahun ini mendapatkan izin operasional permanen pelabuhan KEK Maloy oleh PT MBTK yang merupakan anak perusahaan PD Melati Bhakti Satya," terangnya.

Baca juga: Dewan Nasional KEK Atensi KEK Maloy, Gubernur Kaltim Optimis MBTK Jadi Pusat Kawasan Ekonomi Baru

Menurutnya, pengajuan izin operasional permanen tersebut dilakukan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim sebagai pemrakarsa.

Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta dokumen kesesuaian ruang laut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).