KPU Paser Pastikan Logistik Surat Suara Pemilu 2024 Tercukupi

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah melakukan rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda.

Kegiatan yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Paser pada 6 Februari lalu, juga menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024, yang dilakukan oleh Pemkab Paser dan Polres Paser.

Ketua KPU Paser, Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan dalam Rakor yang sudah dilakukan pihaknya menyampaikan beberapa kendala yang sebelumnya dialami.

Baca juga: 14 Februari Hari Libur Nasional, Kesbangpol Kaltim Ingatkan Semua Warga Harus ke TPS Mencoblos

Ada beberapa kendala yang memang disampaikan kemarin, utamanya ketersedian logistik di KPU Paser.

"Yang sempat kekurangan surat suara untuk Pilpres, DPR RI dan DPRD Provinsi Kaltim," kata Qayyim saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Kamis (8/2/2024).

Hanya saja, masalah tersebut sudah ditangani paska rapat koordinasi yang dilakukan pada 2 hari lalu.

"Masalah kekurangan surat suara sudah diatasi, karena sehari setelah rakor logistik sudah datang pada sore harinya," tambahnya.

Baca juga: Usai Rapat Internal, TKD Samarinda Klaim Survei Pilpres 2024 Prabowo-Gibran Unggul di Kaltim

Untuk pendistribusian logistik, rencana akan disalurkan saat hari tenang atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024.

Sementara untuk mekanisme penyalurannya, kata Qayyim penyebarannya mulai dari kabupaten ke kecamatan hingga sampai di tingkat TPS di masing-masing wilayah.

KPU Paser memastikan, sehari sebelum pencoblosan semua logistik Pemilu sudah terkirim hingga sampai ke TPS.

"Untuk penyimpanan logistik sementara, bagi setiap desa bisa berkoordinasi dengan petugas yang ada di kecamatan," ulasnya.

Selain itu, Qayyim juga meminta untuk bisa didukung terkait armada transportasi untuk penyaluran logistik.

Juga termasuk jaringan telekomunikasi, kelistrikan, tenaga medis, tenaga BPBD, hingga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kalau lokasi TPS ini, ada beberapa kepala sekolah yang tidak berani meminjamkan lokasi sekolahnya karena takut dianggap politis," pungkas Qayyim.