Mahfud MD Makin Berani Sindir Gibran dan Kekuasaan, Anak Haram Konstitusi Melekat Seumur Hidup

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terkini.

Cawapres Mahfud MD semakin berani sindir Gibran Rakabuming dan kekuasaan.

Ya, Mahfud MD tak ragu menyebut anak haram konstitusi melekat seumur hidup.

Dan Mahfud MD menjawab pertanyaan soal peluang cawapres 02 Gibran Rakabuming didiskualidikasi karena pencalonannya dua kali terbukti melanggar etik.

Pertanyaan itu muncul saat Mahfud MD menghadiri acara Tabrak Prof di Pos Bloc Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Mahfud mengatakan dalam hukum formal, Gibran tidak bisa didiskualifikasi.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Mahfud MD Panik Surveinya Anjlok, Cek 5 Hasil Survei Capres 2024 Terbaru

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pimpinan Partai seperti Bebek yang Dikendalikan, Cak Imin: Pengusung AMIN Independen

Baca juga: Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Operasi Menekan Rektor-rektor Universitas, Dipaksa Bilang Jokowi Baik?

Namun dalam kaca mata sumber hukum, Gibran cacat akan moral dan etika.

Hal itu terbukti dari keputusan MKMK yang menjatuhkan sanksi etik kepada pama Gibran Anwar Usman.

Menurut Mahfud, meskipun Gibran tidak dihukum secara formal, namun ia akan mendapat hukuman moral lewat pengucilan sosial.

Hukuman tersebut berbentuk cibiran sosial.

Mahfud mengatakan, Gibran akan dicibir bahwa dirinya merupakan anak haram konstitusinya.

"Okelah formal tidak mencakup, tapi kalau setiap orang mengatakan, "Eh ini anak haram konstitusi"," kata Mahfud.

"Itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga, "Eh anda enggak sah". "Eh anda karena pertolongan uncle, paman", "Eh anda karena merekayasa hukum". Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak pernah terhapuskan selama hidupnya," tandasnya.

Baca juga: Jokowi akan Segera Tunjuk Menko Polhukam Definitif Pengganti Mahfud MD, Presiden: dari Non-Parpol

Operasi Rahasia

Ya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku mendapatkan laporan adanya semacam operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.

Hal itu seiring dengan gelombang pernyataan sikap dan seruan moral sejumlah sivitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia.

"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," ujar Mahfud MD menjawab pertanyaan seorang peserta di acara "Tabrak Prof" di Koat Kopi Seturan, Sleman, Senin (5/02/2024).

Meski begitu, dia menyebut kampus tidak takut dengan tekanan semacam itu.

"Adanya intervensi nanti saya tunjukan, bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena ada tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir," katanya.

Mahfud menyampaikan setiap peguruan tinggi akan terus menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika.

"Oleh karena itu, karena sedang di Yogya, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan sivitas universitas UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama," ucapnya.

Dia mengatakan operasi mendekati para rektor yang belum menyatakan sikap muncul setelah UGM dan kampus lain bergerak.

Menurutnya, para rektor yang belum menyatakan sikap didekati. Kemudian mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda.

"Mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda, mereka diminta untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan covid baik," tuturnya.

Dia mengatakan ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu.

Namun ada juga rektor perguruan tinggi yang secara tegas menolak.

"Tapi ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) dari Semarang.

Baca juga: Mahfud MD Sebut 3 Tugas Menko Polhukam yang Perlu Dilanjutkan ke Jokowi, Ada Penyelesaian HAM Berat

Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan covid nomor 1 dan sebagainya," bebernya.

Mahfud menuturkan ada juga rektor yang memodifikasi pernyataan sikap yang diminta.

Selain itu, ada juga yang memilih bersikap netral.

Bahkan ada yang membacakan pernyataan sikap sesuai dengan pesan teks yang diminta.

Baca juga: Terjawab Sudah Siapa Pengganti Mahfud MD? Inilah Nama yang Menguat jadi Menkopolhukam Versi Pengamat

Ditegaskan Mahfud MD tekanan tidak akan menghentikan gerakan perguruan tinggi. Justru semakin ditekan, gerakan-gerakan perguruan tinggi akan semakin masif.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin mengelombang gerakan-gerakan," pungkasnya. (*)

Ikuti berita menarik lainnya di google news dan saluran whatsapp Tribun Kaltim