Profil 3 Pakar Hukum di Dirty Vote yang Viral, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti

Setamat SMA, Feri Amsari melanjutkan pendidikan tinggi di Padang, Sumatera Barat.

Pada 2002, ia pernah meraih Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Universitas Andalas.

Sebagai aktivis, ia tercatat pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa merangkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2002 hingga 2003.

Selain itu, ia juga tergabung sebagai wartawan mahasiswa dan kemudian Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ia juga menjabat Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas sejak 2003 hingga 2004.

Pada 2004, ia meraih gelar Sarjana Hukum S1 Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan IPK 3,12.

Kemudian ia meraih gelar Magister Hukum dari kampus yang sama pada 2008 dengan judul tesis Perubahan Undang-Undang 1945 Melalui Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dan lulus cumlaude dengan IPK 3,9.

Profil Bivitri Susanti

Dilansir TribunKaltim.co dari pshk.or.id dan https://bunghattaaward.org/ Bivitri Susanti dikenal sebagai pengamat atau pakar Hukum Tata Negara Indonesia.

Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999.

Selanjutnya, Bivitri Susanti meneruskan pendidikan Master Law in Development, University of Warwick, UK dan lulus di tahun 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award.

Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018.

Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Sejak 2015, Bivitri Susanti bekerja sebagai pengajar Hukum Tata Negara, sekaligus Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan juga sebagai peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia).

Bivitri Susanti dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan.

Misalnya dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang.

Bivitri Susanti juga aktif dalam berbagai upaya pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan untuk berbagai organisasi internasional.

Sebagai penggiat pembaruan hukum, antikorupsi, dan hak-hak konstitusi, Bivitri Susanti kerap bekerja bersama berbagai organisasi masyarakat sipil, institusi pemerintah, dan berbagai pihak lain.

Bivitri Susanti adalah penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Baca juga: Link Nonton Quick Count Pilpres 2024 via Litbang Kompas, Jadwal Dimulainya Hitung Cepat

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Biodata Zainal Arifin Mochtar Ahli Hukum Terlibat di Film Dirty Vote, Ayahnya Pendiri Pesantren.