Viral Perintah Kapolri pada Binmas untuk Menangkan Paslon Tertentu, Polri Membantah

TRIBUNKALTIM.CO - Beredar perintah Kapolri pada Binmas untuk menangkan paslon tertentu, TPN Ganjar-Mahfud ungkap isinya, Polri membantah.

Hari pemungutan suara Pemilu 2024 lusa akan dilaksanakan.

Menjelang hari H, beredar video adanya dugaan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebuah video beredar di media sosial yang menarasikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Dirty Vote Trending, 3 Pakar Hukum Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Respons TKN Prabowo-Gibran

Baca juga: Trending X Dirty Vote, Film Dokumenter Dugaan Kecurangan Pemilu yang Dirilis Hari Ini, Link Nonton

Baca juga: Pemilu 2024 Makin Dekat, Kapolres Mahulu Tegaskan Bakal Tindak Tegas Segala Bentuk Kecurangan

Hal tersebut dibacakan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat yang meminta klarifikasi dari Korps Bhayangkara.

"Kalau berita ini tidak benar bisa di-counter bisa diluruskan, tapi kalau berita ini benar mbok ya malu gitu lho dan ditarik perintah ini," kata Henry dalam video yang beredar.

Henry pun mengaku siap dipanggil untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya itu.

Di mana, ia menyebut, perintah Kapolri itu sudah beredar di sosial media WhatsApp.

"Ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di grup-grup WhatsApp sudah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok ke Bareskrim saya siap, jam berapa di mana saya siap ya," ucap Henry.

Berikut perintah Kapolri ke Dirbinmas yang diungkapkan Henry:

1. Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu.

2. Door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat.

3. Kerahkan para da'i kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 02 dalam tempo 2 minggu ke depan.

4. Mengontrol para dai kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat hp baru dengan nomor sim card luar negeri dan modem mobile internet.

5. Meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas masing-masing wilayah.