Dirty Vote Trending, 3 Pakar Hukum Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Respons TKN Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Hingga Minggu (11/2/2024) malam, Dirty Vote jadi trending x (dulu Twitter), sebuah film dokumenter di mana 3 pakar hukum mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 di era Pemerintahan Jokowi.

Film dokumenter Dirty Vote ini dirilis bertepatan dengan masa tenang kampanye Pilpres 2024, Minggu (11/2/2024).

Respons TKN Prabowo-Gibran terkait Dirty Vote yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 di era Jokowi.

Di film Dirty Vote ini, 3 pakar hukum yakni Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Trending X Dirty Vote, Film Dokumenter Dugaan Kecurangan Pemilu yang Dirilis Hari Ini, Link Nonton

Baca juga: KPU Diminta Waspada, Pakar Ingatkan soal Potensi Serangan Siber saat Pemilu 2024

Baca juga: Terjawab Petisi 100 Siapa Saja, Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 hingga Pemakzulan Jokowi

Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter Dirty Vote menyongsong hari pemungutan suara, tiga hari lagi yakni Rabu 14 Februari 2024. 

Film Dirty Vote ini menceritakan tentang desain kecurangan pemilu yang diungkap oleh tiga pakar hukum tata negara. 

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menuduh film Dirty Vote berisi “fitnah” dan “tidak ilmiah”.

Habiburokhman mempertanyakan keterangan tiga orang pakar hukum tata negara yang diwawancarai dalam dokumenter tersebut.

Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) disebut membicarakan dugaan penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu dan “merusak tatanan demokrasi.”

"Jadi saya pikir, memang film ini sengaja didesain, diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu mereka lakukan.

Kalau tidak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yg lain kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai koridor elektoral,” kata Habiburokhman, Minggu (11/2/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

"Kami yakin ini pasti nggak laku di hati rakyat. Rakyat sudah tahu, apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang,” lanjutnya.

Baca juga: Pengamat Kritik Alasan Jokowi Antar Cucu saat Kunjungi Hotel Kubu Prabowo-Gibran, Sulit Dibenarkan

Habiburokhman pun menyebut keterangan tiga pakar hukum tata negara tidak ilmiah dan lemah secara argumen.