Belum Ada KPPS Tumbang karena Kelelahan di Kutai Kartanegara

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini belum menangani petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang tumbang akibat kelelahan pada Pemilu 2024.

Ini disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Waode Noraida.

Ia mengatakan, tidak ada laporan yang masuk pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024 kemarin.

"Dari semua puskesmas, klinik dan Rumah Sakit di Kutai Kartanegara tidak ada laporan petugas pemilu yang datang karena sakit dan kelelahan," ujarnya kepada TribunKaltim.co, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Ahmadi Aziz Analisis Kemungkinan Ada Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Balikpapan

Noraida mengungkapkan, untuk mengantisipasi KPPS yang tumbang dalam bertugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiagakan seluruh layanan kesehatan.

Hal ini diperlukan agar penanganan ketika ada kejadian darurat pada pelaksanaan pemilu diharapkan lebih cepat.

Terutama mencegah banyaknya petugas KPPS yang tumbang seperti pada Pemilu 2019, lalu.

Pada hari H pemilihan pun seluruh Puskesmas buka 3 shift atau 24 jam untuk emergency. Kemudian, mobil ambulans yang akan berkeliling di seluruh TPS pada pukul 16.00 Wita dan 21.00 Wita.

"Untuk hari ini kita masih menununggu laporan apakah ada petugas pemilu yang tumbang. Kita tunggu sampai malam ini," kata Waode.

Baca juga: Pemilu 2024, DKK Balikpapan Catat 21 Petugas KPPS Mendapat Perawatan Medis

Sebagaimana diketahui, belasan ribu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan perlindungan ini diberikan kepada 15.883 petugas KPPS di Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugasnya saat pileg dan pilpres yang jatuh pada 14 Februari 2024, mendatang.

Jumlah KPPS tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan 2.264 TPS reguler dengan jumlah 543.063 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nantinya, akan ada tujuh petugas KPPS di setiap TPS.

Ketua KPU Kukar, Purnomo mengatakan, pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan diberikan karena berkaca pada kasus pemilu yang lalu.

Pengalaman sebelumnya, sejumlah petugas KPPS banyak mengalami kelelahan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia meskipun bukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Masa kerja KPPS selama 1 bulan, jadi selama mereka melaksanakan tugas kepemiluan, jika nanti terjadi apa-apa, mendapatkan santunan dari BPJS,” ujar Purnomo.

Baca juga: Daftar 4 Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Jelang Pencoblosan, Santunan Korban Masih Diusulkan