Akhirnya Mahfud MD Jelaskan Soal Isu Dirinya Tak Kompak dengan Ganjar, Akui 4 Hari Tak Komunikasi

TRIBUNKALTIM.CO - Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD berada di peringkat terakhir perolehan suara Pilpres 2024.

Hal ini berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 via metode hasil hitung cepat.

Belakangan, muncul isu Mahfud MD tak kompak dengan Ganjar Pranowo.

Terbaru, Mahfud MD membantah hubungan dirinya dengan Ganjar Pranowo dalam keadaan tidak baik.

Baca juga: Refly Harun Singgung 3 Juta Suara Anies-Muhaimin Hilang, Timnas AMIN Siap Buka-Bukaan Data Tabulasi

Baca juga: Analisis Pengamat, Nasdem-PKS Gabung Prabowo-Gibran, Tinggalkan Anies Sendiri di Barisan Perubahan

Hal ini disampaiakan Mahfud menanggapi isu di media sosial (medsos) yang menyebutkan ia sudah tidak kompak dengan eks Gubernur Jawa Tengah itu.

“Tentang hubungan saya dan Ganjar, ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP.

Karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang, ‘sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar’,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Aula FK UI Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Mahfud menjelaskan, dirinya tidak bertemu dengan Ganjar sebelum hari pencoblosan atau 14 Februari lalu lantaran tengah menjalani ibadah umrah.

Sementara, dirinya pulang ke Indonesia pada tanggal 13 Februari.

Namun, ia tidak berada di Jakarta, melainkan pulang ke rumah yang berada di Yogyakarta.

“Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, ‘kapan pak terakhir ketemu Pak Ganjar?’.

Saya bilang, ‘sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak’,” papar Mahfud.

“Karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umroh.

Jadi ya ndak berkomunikasi dong? bukan karena berpisah, tidak kompak, dan sebagainya, dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Yogya, kapan ketemunya? “ terang dia.

Dengan penjelasan ini, Mahfud membantah bahwa hubungan dirinya dengan Ganjar Pranowo tidak baik.

Ia mengaku aktif berkomunikasi dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

“Jadi empat hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar.

Itu yang terjadi,” jelas Mahfud MD.

Baca juga: PDI Perjuangan dan Golkar Masih Berjaya di Kutai Kartanegara di Pileg 2024

Minta KPU Tak Main-Main

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta untuk semua pihak untuk tidak bermain-main dengan suara rakyat. 

Termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Ya, TPN Ganjar-Mahfud itu ingin semuanya bisa kawal hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Dan KPU serta Bawaslu untuk bersikap mengatasi dugaan kejanggalan rekapitulasi hasil pemilu lewat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima menyatakan bahwa azab menanti bagi mereka yang bermain-main dengan suara rakyat.

"Untuk rekap, saya sekali lagi pakai ilmu wong jowo (orang Jawa), yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), itu bisa kena azab," kata Aria Bima di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Politikus PDI-P ini mengatakan, rakyat yang sudah memberikan suaranya di TPS berhak tahu apakah suaranya tersebut direkapitulasi secara benar atau tidak. 

Aria pun mengutip ungkapan bahasa Latin "vox populi vox dei" yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan.

Oleh karenanya, akan ada balasan bagi mereka main-main dengan suara rakyat.

Menurut dia, sudah ada pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdahulu yang mendapatkan azab karena dianggap bermain-main dengan suara rakyat.

"Yang main-main nasib karirnya habis, secara fisik ada yang mati, karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan, jangan dimain-mainkan," ujarnya.

Baca juga: Terjawab Siapa Connie Bakrie, Ini Profil/Biodata dan Ucapan Soal Prabowo-Gibran yang Kontroversial

Ketua KPU RI Hasyim Asyari Minta Maaf

Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Hasyim Asy'ari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi.

Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Sekali lagi siapa pun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas bisa komplain soal ini,” ujar Hasyim.

“Karena apa? Sekali lagi karena bisa membaca Sirekap, mengakses Sirekap, kalau tidak ada Sirekap tidak mungkin bisa tahu publikasi formulir di tingkat TPS tersebut,” katanya.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024.

Baca juga: Pendukung Fanatik Ganjar Coret Anaknya yang Dukung Prabowo dari KK, Disuruh Minta Makan ke Capres 02

Pihak KPU menyatakan, publikasi form model C/D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD Bantah Disebut Tak Kompak dengan Ganjar Pranowo"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.