Demi Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, Prabowo-Gibran akan Evaluasi Subsidi LPG 3 Kg dan BBM

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," jelas dia.

Menurut Eddy, jika subsidi energi yang tersalur lebih tepat sasaran, maka bisa menghemat APBN dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan program-program lain termasuk program makan siang gratis.

Baca juga: Prabowo-Gibran Berpotensi Menang Pilpres, Pengamat Soroti Janji Makan Siang Gratis Sulit Terealisasi

Alasan Hemat Subsidi BBM

Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang gratis bila ketika dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Program makan siang gratis secara bertahap menyasar semua anak di seluruh Indonesia untuk menuntaskan masalah kurang gizi dan stunting.

Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo akan melakukan penyesuaian atau mengevaluasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menyebutkan, evaluasi subsidi BBM dan elpiji 3 kg dilakukan untuk memastikan penerima subsidi tepat sasaran.

Alasan Prabowo akan lakukan evaluasi subsidi BBM dan elpiji 3 kg Eddy menjelaskan, program subsidi BBM dan elpiji 3 kg yang menelan anggaran besar selama ini dinilai tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

Bila penyesuaian subsidi dua komoditas tersebut dilakukan, menurut Eddy, anggaran subsidi energi dapat dialihkan ke program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti program makan siang gratis.

"Subsidi energi tidak tepat sasaran akan dievaluasi, penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," jelas Eddy, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).

Lebih lanjut Pimpinan Komisi VII DPR RI ini membeberkan, pada 2023 alokasi subsidi energi, termasuk untuk pertalite dan elpiji 3 kg, mencapai Rp 500 Triliun.

Sedangkan pada 2024, jumlahnya mencapai Rp 350 triliun. Dari jumlah tersebut, imbuh Eddy, 80 persen subsidi energi justru dinikmati oleh kalangan mampu.

"Padahal subsidi ini semestinya dinikmati orang yang tidak mampu, yayasan di bidang kemanusiaan, dan pengusaha kecil seperti UMKM," ujar dia.

Eddy menjelaskan, ke depan teknis evaluasi subsidi energi bakal dilakukan dengan meninjau ulang data penerima yang lebih tepat sasaran dan lewat regulasi.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi yang melanggar," kata dia.