Suara Anies Sempat Melonjak di Sirekap lalu Turun Lagi, Drone Emprit Beber Fakta Kejanggalan Sirekap

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah kejanggalan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 diungkap Drone Emprit.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menjelaskan sejumlah fakta kesalahan dan kelemahan Sirekap.

Salah satu yang disoroti dan ramai di X (dulu Twitter) adalah lonjakan suara Anies-Muhaimin yang sempat melonjak di Sirekap namun kembali turun.

Simak selengkapnya penjelasan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit terkait Sirekap di artikel ini. 

Baca juga: Refly Harun Singgung 3 Juta Suara Anies-Muhaimin Hilang, Timnas AMIN Siap Buka-Bukaan Data Tabulasi

Baca juga: Perolehan Suara Anies-Cak Imin Naik di Hasil Real Count KPU Pilpres 2024 Terbaru KawalPemilu

Baca juga: KPU Minta Maaf Salah Konversi Data Formulir C1 ke Sirekap, Kami Masih Manusia Biasa

Ismail Fahmi mengatakan, salah satu kejanggalan yang viral di sosial media twitter adalah lonjakan suara yang dialami oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sirekap Kamis (15/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Saat itu tertulis, Anies-Muhaimin mendapatkan suara 31,98 persen, sedangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara 51,63 persen, untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat suara 16,4 persen.

Data itu kemudian berubah pukul 20.30 WIB, suara Anies-Muhaimin merosot dari 31,98 persen menjadi 25,43 persen.

"Kenapa, ternyata ada satu TPS di Lampung itu dikasih suara 3,5 juta.

Ini nggak tau kesalahan apa disengaja atau apa, tapi ini menimbulkan kehebohan kemarin viral," katanya dalam konferensi pers secara online, Sabtu (17/2/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Ismail Fahmi mengatakan, kesalahan Sirekap bukan hanya terjadi untuk suara paslon Anies-Muhaimin saja, tetapi juga terjadi pada paslon Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Hal ini sebenarnya telah diprediksi oleh beberapa gerakan sipil untuk pengawalan pemilu, karena sistem Sirekap dinilai belum diuji untuk penyelenggaraan di tingkat.

"Pertama, kami diskusi dengan teman-teman Perludem, Elsam juga, mereka melihat Sirekap ini belum siap, belum dites luas sehingga ketika di rollout luar biasa banyak, banyak sekali masalah dan mereka sudah menduga itu terjadi," imbuh dia.

Suara yang masuk ke Sirekap, kata Ismail, memang tak digunakan untuk menentukan pemenang pilpres. 

Hasil resmi Pilpres 2024 nantinya tetap ditentukan lewat perhitungan suara berjenjang yang dilakukan KPU mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.

Baca juga: Mengenal Sirekap yang Digunakan KPU untuk Penghitungan Suara di Pemilu 2024, Pakai Teknologi Khusus

Meski demikian, Ismail menegaskan, Sirekap adalah satu-satunya cara publik bisa mengawasi secara langsung perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang itu.

"Argumen bahwa sirekap hanya sebagai alat kontrol saja dari KPU saya kira tidak bisa kita terima, karena bagaimanapun ini satu-satunya cara buat publik untuk mengontrol," kata Ismail.

Selain itu, KPU juga dinilai abai atas kekurangan Sirekap, karana hanya bertindak secara kasusistik dan menunggu jika terjadi sesuatu yang viral di sosial media semata.

"Seperti disampaikan ada pola tadi kalau sudah rame di medsos baru diperbaiki," ucapnya.

TPN Ganjar-Mahfud: Sirekap Bermasalah

Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli mengungkapkan berbagai contoh yang mengindikasikan penggunaan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bermasalah.

Bahkan, terindikasi ada kecurangan.

Dari situ, Firman menyebut penggunaan Sirekap menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Pertama, dia mencontohkan perbedaan suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berubah ketika sudah dihitung oleh Sirekap.

"Contohnya, kami ulangi kembali ya. Waktu simulasi itu kalau simulasi secara konvensional, (pasangan calon) 01 dapat 93 (suara), kemudian 02 juga 93, kemudian 03, 93.

Baca juga: Apa Itu Sirekap? Cara Pakai Aplikasi Sirekap bagi KPPS Pemilu 2024, KPU Klaim Lebih Baik dari 2020

Tapi di Sirekap, 01 tetap 93, kemudian 02 jadi 97, kemudian 03 turun bahkan jadi 92," kata Firman dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

"Ini salah satu contoh Sirekap yang manipulatif terhadap hasil yang sesungguhnya," ujarnya melanjutkan seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Firman kemudian mengumbar bukti-bukti yang diperoleh TPN mengenai dugaan kecurangan penggunaan Sirekap.

Pada hari pemungutan suara, dia mengatakan, ada TPS yang belum menginput data dari hasil penghitungan suara, tetapi sudah tercantum di aplikasi Sirekap.

"Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana angka berapa untuk siapa, dengan cara apa," ujar Firman.

Kemudian, Sirekap juga dinilai bermasalah karena mencantumkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah yang di luar nalar.

Menurut Firman, ada sejumlah TPS yang terekam dalam Sirekap memiliki anggota DPT tidak sesuai rata-rata.

"Rata-rata DPT kan itu 300, ini ada yang 800, ada yang 700.

Kami sudah catat di sini sampai ratusan, contoh-contohnya dan kita rumuskan.

Bahkan, ada yang sampai ratusan ribu (DPT) sedemikian rupa yang tidak masuk akal sama sekali," kata Firman.

Baca juga: Timnas AMIN Ajak Kawal Rekapitulasi Surat Suara di KPU, Dugaan Penggelembungan Suara di 36 Provinsi

"Nah yang ketiga yaitu, ada juga yang memang (DPT) di bawah 300, tapi kecenderungannya secara serius itu menambah menguntungkan (paslon) 02," ujarnya lagi.

Firman lantas memberikan pesan penting kepada penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penggunaan Sirekap.

"Bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini kita selamatkan, kita harus jaga.

Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata, tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis untuk melakukan pelanggaran, manipulatif terhadap hasil perolehan suara ini.

Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya," katanya.

Sirekap Belum Siap

Anggota KPPS, Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Rizka (24) menilai sistem Sirekap besutan KPU belum siap mendukung kelancaran Pemilu 2024.

Bahkan, aplikasi Sirekap yang sempat membuat perolehan suara pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran melonjak di TPS-nya, membuat gempar banyak pihak.

"Apalagi tahun ini sudah mencoba pakai kemajuan teknologi ya sebut saja Sirekap, hal ini bikin TPS dan lingkungan saya jadi heboh," kata Rizka saat dihubungi, Jumat (16/2/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sebagai anggota KPPS, Rizka merasa berat mengemban tugas negara dalam Pemilu 2024.

"Proses Pemilu istilah itu pintu awalnya dari TPS.

Kami semua pertanggungjawabkan sampai akhirnya bisa final perhitungan di KPU RI," tutur Rizka.

Rizka mengatakan, permasalahan besar pada Pemilu tahun ini berada pada aplikasi Sirekap.

Menurut dia, penjelasan lengkap penggunaan aplikasi, juga harus disertai simulasi lengkap.

Dua hal tersebut, kata Rizka, tidak didapatkan secara utuh.

"Seharusnya ada simulasi dari awal pendaftaran sampai cara unggah di Sirekap," jelas dia.

Ia berharap, KPU bisa lebih baik lagi merancang dan merapikan aplikasi Sirekap untuk pemilu selanjutnya.

"Atau kalau memang belum bisa pakai aplikasi, pakai situs saja.

Ketik manual tidak apa-apa dan akan lebih tepat sasaran angka perhitungannya," tambah dia.

Baca juga: Terbaru Hasil Rekapitulasi Suara via pemilu2024.kpu.go.id, Pergerakan Suara Prabowo, Anies, Ganjar

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.