Kenapa Kubu Prabowo Ingin PDIP Gabung Koalisi? Pengamat: Semua Bergantung Pada Basis Kebutuhan

TRIBUNKALTIM.CO - Lobi-lobi politik diduga tengah dilakukan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat barisan koalisi.

PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tengah didekati kubu Prabowo-Gibran pasca pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu.

Lantas, apa yang menyebabkan Prabowo-Gibran ingin PDIP gabung ke koalisi Indonesia Maju? bukankah selama ini kedua belah berseberangan di Pemilu 2024?

“Lingkaran istana dan Prabowo sendiri juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut mem-back up pemerintahan Prabowo ke depan, sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca-kekalahannya dari Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Terjawab Kenapa Prabowo Bercerai dengan Titiek Soeharto? Kisah Cinta dan Status di KTP Disorot

Baca juga: Beredar Daftar Nama Menteri Prabowo-Gibran, TKN: Yang Susun Kabinet Jokowi, Prabowo dan Ketum Parpol

Baca juga: Viral Kisah Anak Ceritakan Ayahnya Rela Tahan Sakit Demi Coblos Prabowo-Gibran, Kini Meninggal Dunia

Meski Prabowo-Gibran unggul jauh pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg).

Perolehan suara partai berlambang garuda itu sekitar 13 persen, tak lebih besar dari PDIP dan Partai Golkar.

Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.

Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, tak heran jika kubu Prabowo-Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka.

Baca juga: Terjawab Respon Jokowi Tanggapi Wacana PDIP Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Di sisi lain, kata Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Atas situasi tersebut, PDIP berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan.

Baca juga: Beda Hasil Pilpres 2024 Versi Real Count KPU dengan KawalPemilu.org di Jakarta, Prabowo atau Anies?

Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya dalam pileg kian melemah diyakini akan bergabung ke pemerintahan yang berkuasa.

Partai Nasdem pun diprediksi bergabung ke kubu Prabowo.

Apalagi, baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu secara empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tanda tanya.

Baca juga: Kubu Anies-Ganjar Kian Mesra, Temukan 4 Pelanggaran Pilpres, Sebut Jokowi Terlibat Menangkan Prabowo

Meski pada masa kampanye Pemilu 2024 kerap mengkritik pemerintah, namun, partai pimpininan Muhaimin Iskandar itu belum pernah punya sejarah menjadi oposisi.

Pun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kendati pernah mesra dengan Gerindra pada pemerintahan Jokowi periode pertama, namun, partai yang dimotori Ahmad Syaikhu itu selama ini selalu kontra dengan pemerintahan Jokowi.

“Semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan,” tutur Umam.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Selasa (20/2/2024) pukul 00.17 WIB misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Baca juga: Beda Hasil Pilpres 2024 Versi Real Count KPU dengan KawalPemilu.org di Jakarta, Prabowo atau Anies?

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara.

Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara.

Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Baca juga: Profil dan Umur Rajif Sutirto Sekretaris Pribadi Prabowo, Tak Kalah Menawan dari Mayor Teddy

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.

Foto Kabinet Prabowo-Gibran Beredar

Kabar lainnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, buka suara perihal beredarnya susunan kabinet menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Profil dan Umur Rajif Sutirto Sekretaris Pribadi Prabowo, Tak Kalah Menawan dari Mayor Teddy

Dalam foto yang beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, dan kepala staf.

Di jajaran dewan pertimbangan presiden, tampak nama dan wajah Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpampang.

Lalu, terlihat Nusron Wahid mengisi Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut.

Baca juga: Viral Kisah Anak Ceritakan Ayahnya Rela Tahan Sakit Demi Coblos Prabowo-Gibran, Kini Meninggal Dunia

Akan tetapi, menurut Drajad, di dalam internal tim Prabowo-Gibran, mereka belum membahas nama-nama secara mendetail.

"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetial tentang nama-nama," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Drajad menjelaskan, yang membahas mengenai struktur kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketum parpol pendukung.

"Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju)," tuturnya. "Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," imbuh Drajad. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Hanya Nasdem, PDI-P Diyakini Tengah Dirayu Kubu Prabowo untuk Gabung Koalisi"