Pastikan Keberlanjutan KEK Maloy, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Temui Menko Perekonomian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pj Gubernur Akmal Malik telah bertemu Menko Perekonomian RI dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu guna memastikan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Akmal Malik didampingi jajaran Pemprov Kaltim dan perusda saat bertemu Sesmenko Bidang Perekonomian yang juga Plt Sekjen Dewan Nasional KEK.

Apresiasi disampaikan kepada Menko Perekonomian yang terus memberikan dukungan, sehingga KEK Maloy terus berkembang sejak 2011.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Minta Dinas Pariwisata Kembangkan Kawasan Berpotensi Objek Wisata

KEK Maloy sendiri diresmikan pada 2014 dan masuk program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan di Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

"Alhamdulillah, kementerian memahami kesulitan kita," kata Akmal Malik, Selasa (20/2/2024).

Menurutnya, pemerintah daerah dan Perusda MBS yang memegang komitmen persyaratan-persyaratan untuk segera mengoperasionalkan KEK Maloy.

Memang persoalannya adalah perijinan yang belum running dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK dan Kementerian Perhubungan. 

Oleh karena itu, Akmal Malik mengungkapkan kementerian akan melakukan evaluasi pada April, kemudian berlanjut pada Juni.

Pemerintah daerah dan Perusda diminta segera memprogres kemajuan dan capaian KEK Maloy, khususnya minat investor yang akan masuk berinvestasi.

Pasalnya, jika investor bertambah, maka peluang KEK Maloy semakin besar dan nilainya akan bertambah. 

"Kuncinya, kita harus mampu mendatangkan investor. Kan diukur skornya," tukasnya. 

Misalnya, berapa progres yang sudah dilakukan pengelola KEK MBTK dalam mendatangkan investor. 

Baca juga: Rancang Tiga Bisnis Baru, Pj Gubernur Akmal Malik Ajak PT MBS Tingkatkan Keuntungan PAD Kaltim

Keberadaan KEK Maloy memang untuk menarik minat orang atau investor agar mau berinvestasi di daerah. 

Kelemahan Kaltim adalah kesulitan mendatangkan investor sebab kendala yang dihadapi.

"Kita harus progresif. Segala upaya dilakukan dan menarik minat siapa saja investor yang akan datang," tandasnya. 

Salah satu langkah strategis, Akmal Malik meminta para pihak segera berkomunikasi agar mampu mendatangkan investor.

Sehingga progres investasi naik dan infrastruktur otomatis akan berkembang dengan baik. 

"Bagaimana upaya kita agar KEK Maloy tidak dicabut. Yakni mendatangkan investor sebanyak-banyaknya," tegasnya. 

"Ini menjadi tanggungjawab semua dan peran stakeholders terkait, baik Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama Perusda MBS selaku pengelola KEK Maloy," sambungnya. 

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Sidak ke Disdik dan DKP, Ingatkan Kinerja OPD Jangan Merah

Sementara itu, beberapa sarana yang telah ditinjau awal Februari 2024 lalu oleh Akmal Malik juga telah rampung.

Seperti pengolahan air bersih yang telah beroperasi di kawasan KEK Maloy, garapan Dinas PUPR-Pera Kaltim.

Sekitar Rp20 miliar anggaran digelontorkan untuk pembangunan IPA Maloy tersebut, guna menunjang fasilitas kawasan KEK.

"Sudah berfungsi (IPA) untuk air bersihnya. Kalau kita menunggu, sementara yang kita fungsikan itu dulu sembari menunggu investor masuk," tegas Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Pihaknya juga membantu dalam pembukaan lahan tenan yang akan dipergunakan para investor.

Untuk itu, selama belum masuknya investor, pihak Dinas PUPR-Pera Kaltim menunggu, sembari mengerjakan beberapa infrastruktur penunjangnya.

"Lalu nantinya apa lagi untuk maksimalkan kawasan, kita tunggu untuk membantu. Termasuk pembukaan lahan (kawasan tenan investor)," tegas Nanda, sapaan akrabnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.