Kini Menteri ATR/BPN, AHY akan Kunjungi IKN Nusantara, Kritik Agus Harimurti Yudhoyono Tahun Lalu

"Menuntaskan konflik agraria di perkebunan sama dengan memberantas gunung es praktik mafia tanah," imbuhnya.

Area kedua yakni pertambangan. Tambang-tambang batu bara, nikel, dan timah adalah wilayah dimana mafia tanah bekerja merampas tanah-tanah masyarakat.

"Para mafia ini tidak memberi ganti-rugi, bekerjasama dengan aparat menerbitkan surat-surat palsu," tambahnya. Area ketiga yaitu kawasan bisnis dan perumahan (properti).

Di mana praktik mafia melibatkan pejabat publik termasuk di Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah palsu serta menyingkirkan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut.

Dengan demikian, kata Dewi, ukuran kinerja AHY perlu ditunjukkan dengan selesainya konflik agraria dan terjadi pemulihan hak rakyat atas tanah.

Kemudian, adanya penegakkan hukum yang ditunjukkan dengan penangkapan mafia-mafia kelas kakap, yang telah merampas tanah masyarakat.

Diikuti pula dengan penindakan tegas kepada aparat penegak hukum, pejabat pertanahan, dan Pemerintah Daerah (Pemda), utamanya di level menengah ke atas.

"Sebab harus diingat, yang namanya mafia itu bukanlah kelas-kelas bawah, sehingga penindakkannya harus pula menyasar elit-elit pejabat yang menjadi bagian dari jaringan mafia," katanya.

"Selama ini, pemerintah sering berwacana dan berbicara tentang keinginan memberantas mafia tanah, tapi tidak pernah menyasar area-area prioritas di atas.

Penekananannya lebih pada kerja-kerja administratif pertanahan, dan penindakannya lebih menyasar aparat level bawah," jelasnya.

Mengenai pesan Jokowi kepada AHY untuk menyelesaikan aturan terkait HGU perdagangan karbon, Dewi menyebut tidak pernah ada konsultasi publik yang melibatkan gerakan masyarakat sipil, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, seperti petani dan masyarakat.

"Sebaiknya Menteri AHY fokus pada penuntaskan konflik agraria akibat HGU, ketimbang bisnis karbon yang justru akan memperparah perampasan tanah dan konflik agraria dengan rakyat.

Delapan bulan jangan memperparah krisis agraria," pungkasnya.

Baca juga: Jumlah ASN Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi, Pemindahan Molor Agustus 2024, Penjelasan MenpanRB

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.