Kini Menteri ATR/BPN, AHY akan Kunjungi IKN Nusantara, Kritik Agus Harimurti Yudhoyono Tahun Lalu

TRIBUNKALTIM.CO - Resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan segera kunjungi IKN Nusantara.

Setelah dilantik menjadi Menteri ATR/BPN Rabu (21/2/2024), AHY segera disibukkan dengan berbagai agenda termasuk dalam waktu dekat akan meninjau IKN Nusantara.

Sebelum menjadi Menteri ATR/BPN, dulu tepatnya bulan Juli 2023 lalu, AHY pernah melontarkan kritiknya terkait proyek IKN Nusantara.

Rencana AHY untuk berkunjung ke IKN Nusantara ini diungkap oleh Wamen ATR/BPN, Rada Juli Antoni.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Buku Merah SBY yang Soroti Cawe-cawe Presiden Jokowi Jadi Viral, Respons Demokrat

Baca juga: Jejak Konflik Kepengurusan Demokrat antara AHY dan Moeldoko, Kini Sama-sama di Kabinet Jokowi

Baca juga: Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Daftar Menteri yang Tidak Hadir, Termasuk Sri Mulyani

Menurut Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

"Kemudian minggu depan juga, waktunya belum ditentukan, Mas AHY berkenan untuk mengunjungi IKN," ujar Raja Juli Antoni seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Adapun kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau beberapa pekerjaan porsi Kementerian ATR/BPN, terutama dalam hal pengadaan tanah proyek IKN.

"Sekaligus mengecek beberapa pekerjaan Kementerian ATR/BPN, terutama pengadaan tanah yang untuk membantu amanah Pak Presiden untuk menyelesaikan IKN," lanjut Raja Juli.

Selain menengok IKN, AHY dikabarkan akan segera melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Bali.

"Perintah beliau memang dalam waktu dekat ini kami akan kunjungan ke Bali untuk meresmikan gerai layanan sertifikat elektronik di Bali," tutur Raja Juli.

Sebagai informasi, AHY baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Rabu (21/2/2024).

Sebelumnya, posisi Menteri ATR/Kepala BPN diduduki oleh Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Kritik AHY untuk IKN Nusantara Juli 2023 Lalu

Baca juga: Langkah Politik Jokowi Gaet Demokrat Masuk Kabinet, Counter Upaya Hak Angket, AHY: Harus Move On

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Maka, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang).

Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” sambungnya.

Selain itu, menurut AHY pembangunan IKN jangan sampai investasi di Indonesia untuk projek yang luar biasa besarnya tapi prospeknya belum jelas.

“Ekonomi Indonesia sedang sulit, sedang tidak baik-baik saja,”kata AHY. 

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya.

Baca juga: Kriteria ASN yang akan Pindah ke IKN Nusantara, Kapan Mulai Bekerja? Jadwal dari KemenpanRB

Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” imbuh dia.

Banyak PR ATR/BPN

Tugas yang diemban Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang baru tidaklah mudah.

Sebab, masih banyak pekerjaan rumah (PR) Kementerian ATR/BPN yang belum terselesaikan.

Sementara, era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan 8 bulan.

"Dengan sisa 8 bulan, dan PR yang masih menumpuk selama 9 tahun terakhir, maka AHY perlu kecepatan adaptasi yang luar biasa," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, Kamis (22/02/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Menurut dia, permasalahan agraria di Indonesia bukan semata urusan manajemen, seperti pernyataan Jokowi usai melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Persoalan agraria sarat masalah struktural yang butuh terobosan dan konsistensi keinginan politik untuk melakukan reforma agraria.

"Butuh kecepatan beradaptasi untuk segera memahami akar masalah. Jadi tidak cukup hanya soal sertifikat elektronik dan PTSL," tuturnya.

Lanjut Dewi, masyarakat menantikan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah dari konsesi-konsesi perkebunan yang bermasalah, seperti HGU swasta dan BUMN.

"Penting disadari Menteri AHY, di masa akhir ini, Presiden Jokowi masih punya pekerjaan rumah yang besar untuk merealisasikan Reforma Agraria, yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani," terangnya.

Pasalnya pada tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jokowi pernah merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria dengan berjanji untuk setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Termasuk soal redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan HGU perkebunan swasta dan PT PN (BUMN).

"Sisa 8 bulan, sebaiknya mempercepat janji LPRA tersebut. AHY dapat menuntaskan sejumlah PR tersebut jika sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan LPRA yang sebelumnya tengah dikerjakan oleh Menteri Hadi (Tjahjanto)," tandasnya.

Baca juga: Penjelasan Otorita soal Tol IKN Nusantara Seksi 6A-6B Senilai Rp 2,7 T yang Terganjal Masalah Lahan

Mengenai pemberantasan mafia tanah, Dewi meminta AHY untuk bekerja pada area-area prioritas korban mafia tanah.

Pertama, area-area di mana tanah masyarakat dirampas menjadi HGU perkebunan.

Karena, data KPA menunjukkan bahwa HGU perkebunan adalah penyebab nomor satu konflik agraria sepanjang 10 tahun terakhir.

"Menuntaskan konflik agraria di perkebunan sama dengan memberantas gunung es praktik mafia tanah," imbuhnya.

Area kedua yakni pertambangan. Tambang-tambang batu bara, nikel, dan timah adalah wilayah dimana mafia tanah bekerja merampas tanah-tanah masyarakat.

"Para mafia ini tidak memberi ganti-rugi, bekerjasama dengan aparat menerbitkan surat-surat palsu," tambahnya. Area ketiga yaitu kawasan bisnis dan perumahan (properti).

Di mana praktik mafia melibatkan pejabat publik termasuk di Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah palsu serta menyingkirkan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut.

Dengan demikian, kata Dewi, ukuran kinerja AHY perlu ditunjukkan dengan selesainya konflik agraria dan terjadi pemulihan hak rakyat atas tanah.

Kemudian, adanya penegakkan hukum yang ditunjukkan dengan penangkapan mafia-mafia kelas kakap, yang telah merampas tanah masyarakat.

Diikuti pula dengan penindakan tegas kepada aparat penegak hukum, pejabat pertanahan, dan Pemerintah Daerah (Pemda), utamanya di level menengah ke atas.

"Sebab harus diingat, yang namanya mafia itu bukanlah kelas-kelas bawah, sehingga penindakkannya harus pula menyasar elit-elit pejabat yang menjadi bagian dari jaringan mafia," katanya.

"Selama ini, pemerintah sering berwacana dan berbicara tentang keinginan memberantas mafia tanah, tapi tidak pernah menyasar area-area prioritas di atas.

Penekananannya lebih pada kerja-kerja administratif pertanahan, dan penindakannya lebih menyasar aparat level bawah," jelasnya.

Mengenai pesan Jokowi kepada AHY untuk menyelesaikan aturan terkait HGU perdagangan karbon, Dewi menyebut tidak pernah ada konsultasi publik yang melibatkan gerakan masyarakat sipil, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, seperti petani dan masyarakat.

"Sebaiknya Menteri AHY fokus pada penuntaskan konflik agraria akibat HGU, ketimbang bisnis karbon yang justru akan memperparah perampasan tanah dan konflik agraria dengan rakyat.

Delapan bulan jangan memperparah krisis agraria," pungkasnya.

Baca juga: Jumlah ASN Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi, Pemindahan Molor Agustus 2024, Penjelasan MenpanRB

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.