Eks Panglima TNI Menilai akan Muncul Parlemen Jalanan dan Kekacauan Jika Hak Angket Gagal Berjalan

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, membeber dampak "mengerikan" jika Hak Angket di DPR RI gagal menemui titik temu terkait dugaan kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gatot Nurmantyo hanya bisa berharap, semua pihak yang berkepentingan bersatu untuk menyelamatkan Indonesia dari kekacauan akibat Pilpres 2024.

Menurut Gatot Nurmantyo, jika Hak Angket di DPR RI gagal menemukan jalan terbaik, bukan tidak mungkin bakal muncul parlemen jalanan yang mengakibatkan kerusuhan.

Selain itu, Gatot Nurmantyo menilai rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, akan menjadi dorongan besar terjadinya Hak Angket membongkar kecurangan di Pemilu 2024 di DPR.

Baca juga: Biodata/ Profil Gatot Nurmantyo, Salah Satu Calon Kuat Bakal Cawapres Anies Baswedan

Baca juga: Anies Pasti Bisa Maju? Gatot Nurmantyo Sebut Berbahaya Bila Pilpres 2024 Hanya Ada Prabowo - Ganjar

Baca juga: Gatot Nurmantyo dan Rocky Gerung di Rakernas Partai Pelita, Gabung Din Syamsuddin?

"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya Hak Angket tadi," kata Gatot usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu juga memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.

Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.

Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.

Baca juga: 3 Jenderal TNI Masuk Bursa Pilpres 2024, Andika Perkasa Ungguli Gatot Nurmantyo

Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.

"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja. Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.

Gatot meyakini penggunaan Hak Angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.

Menurutnya penggunaan Hak Angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu.

Baca juga: Demokrat Heran Parpol di Pemerintahan Jokowi Suarakan Hak Angket, Andi Mallarangeng: Tak Masuk Akal

"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.

"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau Hak Angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu meyakini rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK bakal terjadi.