Penduduk IKN Nusantara Tak Dibatasi 2 Juta Orang, Kekumuhan Seperti di Jakarta Sudah Diantisipasi

TRIBUNKALTIM.CO - Seperti kota-kota lain pada umumnya, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tak akan membatasi jumlah penduduknya.

Hal ini ditegaskan Otorita IKN Nusantara.

Sebelumnya, beredar kabar penduduk IKN hanya akan dibatasi menjadi 2 juta orang.

Padahal, angka tersebut merupakan angka proyeksi jumlah penduduk di IKN pada 2045.

Chief of Economist OIKN Fauziah Zen mengatakan, perkiraan jumlah penduduk IKN sebanyak 2 juta orang itu juga berasal dari berbagai kalangan.

Baca juga: Sebelum Jadi Menteri Jokowi, Daftar Kritik AHY dari Food Estate, UU Ciptaker hingga IKN Nusantara

Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aparatur hukum dan keamanan beserta keluarganya sekitar 400.000 orang.

Kemudian sisanya berasal dari penduduk daerah lain yang bermigrasi ke IKN baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, maupun bisnis serta penduduk lokal.

"Jadi kalau dibilang IKN akan jadi kota eksklusif, saya rasa enggak ya.

Kayak sekarang Jakarta kan terbuka, siapa aja bisa berkunjung.

Main ke teman, urus urusan dengan pemerintahan, wisata, sekolah, dan sebagainya," ujarnya Jumat (23/2/2024).

OIKN juga tidak akan membatasi penduduk dari wilayah lainnya untuk menetap di IKN.

Itu artinya, ekosistem penduduk di IKN akan beragam dari lapisan, latar belakang, asal daerah, hingga pekerjaan.

"Apakah setiap orang bisa menetap? Kalau ada kepentingan, ya bisa saja menetap.

Misalnya, saya tinggal di Jakarta karena saya bekerja di Jakarta.

Anda juga tinggal di Jakarta karena ada pekerjaan di Jakarta kan," ucapnya.

Lantas jika tidak dibatasi, apakah nantinya IKN akan menjadi sepadat DKI Jakarta?

Seperti diketahui, kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan kesemrawutan tata kota juga menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan hingga pemukiman kumuh.

Baca juga: Kini Menteri ATR/BPN, AHY akan Kunjungi IKN Nusantara, Kritik Agus Harimurti Yudhoyono Tahun Lalu

Menjawab hal tersebut, Fauziah mengungkapkan, IKN dibangun dengan perencanaan yang lebih matang.

Sehingga dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di kota besar.

"Kita kan belajar dari kesalahan kita, karenanya IKN ini kita plan dari awal sehingga sekarang dibikin multipurpose tunnel di bawahnya, jadi (jaringan kabel dan pipa) enggak berantakan dan sebagainya," ucapnya.

Dia juga memastikan IKN tidak akan sepadat Jakarta dalam hal pemukimannya karena konsep hunian yang diusung di IKN mayoritas berupa hunian veritkal.

Artinya, lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk menampung para penduduk.

Konsep hunian vertikal ini menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang umum terjadi di kota besar seperti Jakarta.

"Apakah dia akan sepadat Jakarta?

Menurut saya karena kita tidak banyak membuat rumah tapak tapi huniannya itu hunian vertikal, maka harusnya lebih lebih sehat ya daerahnya," ungkapnya.

"Karena kalau seperti sekarang sayang banget ya, tanah misalnya 100 sampai 200 meter cuma dihuni oleh 2 sampai 3 orang, sedangkan kita bisa membuatnya yang lebih compact," tambahnya.

Selain pemukiman yang disiapkan mayoritas berupa hunian vertikal, IKN juga akan dibangun menjadi 10 minutes city di mana hunian, area publik, hingga perkantoran dirancang sedemikian rupa agar saling terintegrasi.

Tentunya konsep 10 minutes city ini juga didukung dengan moda transportasi yang saling terintegrasi pula.

"Orang-orang tinggal di semacam apartemen dan dekat ke mana-mana.

10 menit lah kita jalan ke tempat kerja, ke tempat aktivitas, baik jalan atau naik kendaraan umum," kata Fauziah.

Baca juga: Kriteria ASN yang akan Pindah ke IKN Nusantara, Kapan Mulai Bekerja? Jadwal dari KemenpanRB

Dia memastikan, meski nantinya jumlah penduduk di IKN melebihi perkiraan 2 juta orang pada 2045, namun IKN akan tetap menjadi kota yang layak huni.

"Jadi menurut saya mungkin padatnya itu optimum untuk satu kota yang livable," tukasnya.

Awal Kerja ASN di IKN

Diberitakan sebelumnya, Kemenpan-RB memastikan pada Oktober 2024 para ASN yang pindah ke IKN sudah mulai bekerja.

Awal bekerjanya ASN di IKN ini dimulai setelah masa kabinet pemerintahan yang baru.

Pasalnya, presiden dan wakil presiden terpilih dijadwalkan akan dilantik pada Oktober 2024.

MenpanRB menyebut jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN Nusantara berkurang dari target semula.

Update terbaru, jumlah ASN pindah ke IKN Nusantara dikurangi menjadi 6.000 orang.

Menurut Abdullah Azwar Anas, pemindahan ASN disesuaikan dengan jumlah tempat yang sudah rampung dibangun di IKN Nusantara. 

Pernyataan MenpanRB ini disampaikan dalam Raker Kementerian Perdagangan secara virtual melalui kanal Youtube Kemendag, Selasa (20/2/2024).

"Jadi totalnya yang akan pindah itu 11.916 orang, tapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka 6.000 (orang) dulu," kata Azwar

Sebab, menurut Azwar, sebagian tempat di IKN akan digunakan untuk upacara 17an.

"Tadinya akan pindah di bulan Juli tapi kemarin atas arahan Mensesneg karena sebagian tempat itu masih akan digunakan untuk upacara maka akan pindah sekitar setelah Agustus," ujarnya.

Baca juga: Catat! Pejabat Dilarang Pakai Mobil Dinas di IKN Nusantara, Bisa Jalan Kaki atau Naik Angkutan Umum

Lebih lanjut, Azwar mengatakan, pemindahan ASN dibagi menjadi tiga prioritas yaitu

- Prioritas 1 yang akan pindah 179 eselon I di 38 K/L,

- Prioritas 2 ada 91 eselon I di 29 K/L, dan

- Prioritas 3 ada 378 eselon I di 59 K/L.

Ia juga mengatakan, sistem kerja ASN di ASN berbeda seperti di Jakarta.

ASN di IKN, kata dia, akan bekerja berbasis shared sharing.

"Jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif shared office, shared system dan seterusnya," ucap dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jumlah Penduduk Tidak Dibatasi 2 Juta Orang, Akankah IKN Sepadat Jakarta?"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.