Surya Paloh Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Jokowi, Tegaskan Nasdem Masih di Koalisi Perubahan

Namun, banyak pihak menilai Nasdem dan PKB sangat mungkin bergabung ke pemerintahan 2024-2029.

Terlebih, Surya bertemu Jokowi usai hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukan bahwa pemenang kontestasi elektoral itu adalah capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Surya Paloh Bertemu Koalis Perubahan

Surya Paloh usai melakukan pertemuan khusus dengan Anies Baswedan dan Cak Imin, Jumat 23 Februari 2024.

Bahkan pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum PKS, Ahmad Syaikhu di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.

Baca juga: Terjawab Kapan PNS Bekerja di IKN Nusantara, Cek Sistem Kerja ASN Berbeda Seperti di DKI Jakarta

Lalu ketika ditanya sikap Koalisi Perubahan soal hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, Paloh menegaskan pihaknya masih menunggu hasil final hitung suara manual atau real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita akan mengikuti terus progres daripada perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita lalui sampai tahapan kali ini."

"Dan kembali kami menegaskan bahwasanya, kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman dari KPU itu," ujar Paloh.

Dia pun menilai bahwa Pemilu 2024 bukanlah pemilu yang berjalan mulus dan biasa saja.

Namun, Paloh tidak menjelaskan lebih rinci maksud dari pernyataannya tersebut.

"Ini bukan pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti itu," katanya.

Baca juga: NasDem Tegaskan Masih Bersama Anies, Yakin Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Tak Bahas Pemerintahan 2024

Sekjen NasDem-PKB-PKS Sepakat Dukung Hak Angket ke DPR

Sebelumnya, sekretaris jenderal (sekjen) dari NasDem, PKB, dan PKS menggelar pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, pada Jumat (23/2/2024) untuk membahas soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Sekjen NasDem, Hermawi Taslim mengumumkan bahwa Koalisi Perubahan mendukung usulan tersebut.

Dalam pernyataannya, Hermawi mengungkapkan dukungan terkait hak angket tersebut berdasarkan data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai Koalisi Perubahan.